Network
LINGKAR MADIUN - Izedrik Emir Moeis, mantan tahanan kasus korupsi, diangkat Menteri BUMN Erick Thohir menjadi komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).
Perusahaan tersebut merupakan anak usaha Holding BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero).
Status Emir Moeis yang pernah tersangkut kasus suap Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan Lampung, dirasa kurang tepat menjabat posisi Komisaris saat ini.
Emir terbukti terima suap sebesar USD 357 ribu saat menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR.
Akibatnya dia dijatuhi hukuman pidana 3 tahun dan denda Rp150 juta oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 2014.
Kabar tersebut menggegerkan masyarakat melalui berbagai media, termasuk Twitter.
Menurut pantuan tim LingkarMadiun.com pada cuitan yang beredar di Twitter, pengangkatan Emir menunjukkan tidak ada keadilan di negeri ini.
Pasalnya, bagi masyarakat luas perlu melampirkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk beberapa kepentingan terutama syarat melamar kerja, baik swasta maupun ASN.
Mereka mempertanyakan bagaimana bisa seorang mantan koruptor bisa menjadi seorang komisaris.
Apakah tidak melampirkan SKCK? Berikut beberapa cuitan warga Twitter.
Mau daftar kerja aja pake SKCK, lah ini mantan tahanan napi korup malah dapat jabatan,” cuit akun @firedousi.
“Sementara itu, yang ingin menjadi tukang ojek kudu bawa SKCK. Sungguh terlalu,” tulis akun @mnadielmadani7.
“Daftar ASN aja perlu SKCK, ini komut BUMN kok bisa-bisanya..,” tulis @nirma_maima.
“Rakyat jelata ngelamar kerja dimintain SKCK. Rakyat jelita yang korup malah jadi komisaris BUMN. Enak bener emang jadi koruptor di Negara Wakanda ini,” tulis akun @TheRedCT.
“Emang kayaknya syarat SKCK mah cuman buat golongan menengah kebawah ye,” tulis akun @anyaJKT48. ***
