Network
LINGKAR MADIUN - Kementerian Luar Negeri Turki pada Rabu 29 Oktober 2020 telah memanggil otoritas hukum Prancis atas kasus publikasi penyebaran sebuah kartun yang telah dilakukan untuk menghina Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Turki berharap otoritas Prancis akan mengambil langkah politik dan hukum yang diperlukan terkait gambar-gambar ini yang melampaui batas kebebasan berekspresi.
"Serangan keji oleh majalah mingguan Prancis Charlie Hebdo terhadap hak-hak pribadi dan keyakinan agama tidak dapat dianggap sebagai kebebasan pers dan berekspresi, dan bahwa otoritas Prancis diharapkan untuk mengambil langkah politik dan hukum yang diperlukan pada gambar-gambar yang melampaui batas kebebasan berekspresi ini." ungkap Kementerian Luar Negeri Turki
Baca Juga: UPDATE Virus Corona 30 Oktober 2020, Indonesia Peringkat 25 Dunia
Baca Juga: Tragedi Aksi Teror di Nice Perancis Terdapat 4.023 WNI, Kemlu: Tidak Ada WNI yang Jadi Korban
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari RRI, permasalahan konflik antara warga Armenia yang menargetkan warga Turki yang berdomisil di Prancis juga masuk dalam pembahasan, Kementerian Luar Negeri Turki juga meminta otoritas Prancis mengambil upaya keamanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan warga Turki di Prancis pasca konflik yang telah terjadi, dan Muslim pada umumnya.
Pasca kejadian yang ada di Prancis, beberapa pejabat publik tinggi Turki, termasuk Wakil Presiden Fuat Oktay, Direktur Komunikasi Fahrettin Altun, juru bicara kepresidenan Ibrahim Kalin, dan Omer Celik, juru bicara Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) yang berkuasa, mengecam atas tindakan majalah yang ada di Prancis atas dimuatnya gambar kartun penghinaan yang di muat oleh Charlie Hebdo.
Baca Juga: Pasca Aksi Teror Tewaskan 3 Orang di Nice, Kini Prancis Siaga Satu Peringatan Keamanan
