LINGKAR MADIUN- Menanggapi beredar luasnya kabar terkait penyelenggara pusat pilkada yang terkonfirmasi positif , beberapa tokoh akhirnya angkat bicara. Ketua Umum Palang Merah Indonesia, misalnya. Jusuf Kalla menyarankan agar pemerintah menunda pilkada hingga vaksin covid-19 ditemukan.
"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai vaksin ditemukan dan setelah vaksin ditemukan nanti kita harapkan langsung menurun itu (penyebaran virus Corona)," terang Jusuf Kalla.
Menurut JK ,keselamatan dan kesehatan masyarakat harus lebih diutamakan untuk saat ini. Terlebih untuk mencegah klaster baru dari potensi kerumunan pilkada.
Baca Juga: Cegah Demonstrasi Massa, Polres Situbondo Gelar Simulasi Pengamanan Pilkada
Baca Juga: Ingin Belanja Aman Bebas Pandemi? Top Up ShopeePay dan Nikmati Ribuan Promonya
"Kalau memang sulit dan ternyata susah untuk mencegah perkumpulan orang hanya 50 sesuai aturan yang dikeluarkan oleh masing-masing gubernur, lebih manfaat ke masyarakat itu bisa ditunda Pilkada,” lanjut JK.
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari Pikiran Rakyat, senada dengan tanggapan JK, Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR , Fadli Zon menyatakan sepakat agar lebih baik menunda pilkada.
Baca Juga: Sekali Lagi! Tambahan Kasus Harian Positif Covid 19 Tembus Rekor
Hal tersebut diungkapkannya dalam akun Twitter pribadinya @fadlizon yang diunggah pada Sabtu 19 September 2020.Ia juga beranggapan saat ini keselamatan rakyat adalah yang utama. "Keselamatan rakyat di atas segalanya dalam urusan bernegara," tutur Fadli.
Adapun Fadli Zon menyarankan penundaan pilkada selama tiga bulan."Tunda 3 bulan saja, Insya Allah sudah ada vaksin dari salah satu negara," tulisnya.
Baca Juga: Waspada! Setelah Ketua KPU, Komisioner Juga Positif Covid 19
Tak hanya itu bahkan sebelum Ketua KPU dinyatakan positif, proses Pilkada Serentak 2020 ini sudah menuai kritik dari beberapa tokoh , seperti Ketua MPR, Bambang Soesatyo, Ketua Komnas HAM, dan Ketua DPD RI Fachrul Razi. Ketiganya menyarankan penundaan pilkada karena resiko penularan covid tinggi dan dikhawatirkan timbul klaster pilkada.
Untuk diketahui sebelum Ketua KPU, Arief Budiman dinyatakan positif, salah satu komisioner KPU, Evi Novida Ginting juga telah dinyatakan positif Covid-19.***