Lingkar Madiun – Pemerintah berencana membentuk direktorat khusus halal. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Dr. (H. C.) K. H. Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Indonesia hari ini, Kamis, 5 November 2020. Informasi ini disampaikan secara virtual saat Ma'ruf Amin menghadiri web virtual Ijtima Sanawi Dewan Pengawas Syariah.
Ma'ruf Amin mengatakan direktorat khusus halal ini akan dibentuk untuk setiap kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian (K/L).
Baca Juga: Jadwal Acara SCTV dan ANTV Jum'at 6 November 2020
Baca Juga: Dukung Pengadaan Vaksin, Unair Kembangkan 2 Vaksin Covid-19, Target Selesai Awal 2021
Pembentukan direktorat baru ini terkait dengan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
“Pemerintah sedang menyiapkan adanya direktorat khusus halal atau syariah di kementerian atau lembaga terkait, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan yang lebih cepat,” ucap Ma'ruf Amin.
Pembentukan direktorat khusus halal ini merupakan perwujudan komitmen Pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin ekonomi syariah dalam skala global.
Pemerintah saat ini sedang menyusun beberapa kebijakan strategis demi pelaksanaan rencana ini.
Namun, penerapan kebijakan tersebut tidak akan dilaksanakan sekaligus. Dibutuhkan tahapan-tahapan untuk memantau hasil dari kebijakan tersebut.
Selain itu, Pemerintah kini sedang berusaha menciptakan ekosistem ekonomi syariah.
Ma'ruf Amin menambahkan bahwa ekosistem tersebut akan memberikan akomodasi untuk nasabah. Sehingga, setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan layanan keuangan syariah, baik keuangan skala kecil maupun besar.
“Rencana merger tiga bank Himbara (Himpuna Bank Milik Negara) dan penguatan serta perluasan BWM (Bank Wakaf Mikro), BMT (Baitul Maal waa Tamwil), LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan koperasi syariah menjadi beberapa butinya,” ujar Ma'ruf Amin.
Selanjutnya, Pemerintah berencana membentuk ekosistem halal. Ekosistem ini meliputi produk halal, bisnis syariah, dan dana sosial.
Ma'ruf Amin juga menyebutkan bahwa sejumlah program ekonomi syariah tersebut merupakan usaha Pemerintah untuk mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia.
“Istilahnya, pendekatan yang selama ini dilakukan adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan Pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia,” tuturnya.
Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa keuangan dan perekonomian syariah selama ini cenderung melibatkan masyarakat dan pihak swasta.
Peran Pemerintah belum terlalu banyak dalam ekosistem ini. Tak heran, pertumbuhan yang diharapkan menjadi belum maksimal.
Keterlibatan Pemerintah dalam ekosistem syariah dalam cakupan yang luas ini diharapkan menjadi jalan terbukanya masa depan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia.***