Network
LINGKAR MADIUN - Isu jabatan presiden tiga periode tampaknya semakin santer beredar. Kontroversi ini bermula dari pernyataan Pendiri Partai Ummat Amien Rais.
Amien menyebutkan akan ada skenario perubahan masa jabatan presiden dari maksimal dua periode menjadi tiga periode.
Menepis tudingan tersebut, sekali lagi pihak Istana angkat bicara. Klarifikasi ini langsung disampaikan oleh Stafsus Presiden Bidang Komunikasi M Fadjroel Rachman.
Fadjroel kembali menekankan pada masyarakat bahwa Presiden Joko Widodo secara tegas menolak isu jabatan tiga periode dan tetap menjalankan amanah kepresidenan sesuai UUD yang berlaku
"Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998. Sesuai Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1," terang Fadjroel.
Adapun bunyi Pasal 7 amandemen ke-1, yakni "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan".
Baca Juga: Kapolda Jatim Pastikan Penyekatan di Suramadu Tetap Berjalan Hingga Kasus Covid Bangkalan Menurun
Fadjroel menuturkan sikap penolakan ini bahkan telah dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo secara langsung sebanyak 2 kali. Yaitu pada tanggal 12 Februari 2019 dan 15 Maret 2021.
Pada pernyataan pertama tahun 2019, Presiden Jokowi menuturkan bahwa munculnya isu Presiden tiga periode tersebut memiliki motif untuk mencari muka dan hanya ingin menjerumuskan.
Sedangkan pernyataan kedua pada bulan Maret, Presiden Jokowi menyatakan dirinya berpegang teguh sesuai UUD, dan secara pribadi tidak berminat untuk mencalonkan diri lagi sebagai presiden.
Baca Juga: Cegah Maraknya Ujaran Kebencian, Facebook Perbarui Standar Konten Satir
"Saya tidak ada niat, juga tidak berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan 2 periode,itu yang harus kita jaga bersama. Jangan membuat kegaduhan baru,"tegas Jokowi pada Maret 2021 lalu.
Terakhir, Fadjroel mengungkapkan saat ini Pemerintah Indonesia sedang fokus menangani pandemi covid-19, untuk itu semua pihak diminta kerjasamanya agar tidak 'menggoreng' isu-isu baru lainnya.
