Network
Lingkar Madiun - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Mohammad Mahfud MD memberikan imbauan kepada seluruh Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah di setiap daerah agar tidak mengabaikan protokol kesehatan dan aturan-aturan yang berlaku. Ia menyebut Paslon yang akan segera mengetahui maju tidaknya mereka ke Pilkada akan mengakibatkan kerumunan, baik itu perayaan untuk yang berhasil lolos maupun wujud protes bagi yang tidak lolos ke Pilkada.
Berdasarkan penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI.co.id , Mahfud menyampaikan melalui video conference "Itulah yang rawan akan kerumunan dan pasti melanggar protokol," kata Mahfud saat menggelar Rapat Koordinasi Khusus Penegakan Hukum pelaksanaan Pilkada serentak 2020 dimasa pandemi Covid-19, Jum'at, (18/9/2020) .
Rakor kali ini diharapkan dapat menemukan tahap-tahap yang dinilai rawan terjadi saat Pilkada, sekaligus langkah antisipasi yang harus dilakukan. Patuhi protokol kesehatan kemudian disebut menjadi cara untuk mencegah penyebaran virus corona selama kegiatan-kegiatan Pilkada berlangsung.
Baca Juga: Lindungi Korban Terorisme, Pemerintah Siapkan Santunan Negara
Baca Juga: Ternyata Ini, 3 Fakta Terkait Kerusuhan di Kendari
"Mendampingi Pilkada sudah ada Inpres No. 6 Tahun 2020, agar memberlakukan langkah-langkah kedisiplinan dan penegakan hukum bagi pelanggar Covid-19," jelas Mahfud.
Di sisi lain, Mendagri, Jenderal Polisi (Purn) Tito Karnavian memberikan arahan agar daerah segara mempersiapkan diri menghadapi Pilkada. Adapun hal-hal yang disebut Mendagri perlu untuk dilakukan selama masa Pilkada, antara lain sosialisasi tahapan Pilkada, sosialisasi aturan-aturan tata cara pelaksanaan dan deklarasi para kontestan di hadapan parpol untuk mematuhi protokol kesehatan.
"Oleh karena itulah kita melaksanakan rapat koordinasi tanggal 9 lalu, yang dipimpin langsung oleh pak Menko dengan kesimpulan utamanya adalah setiap daerah diminta untuk melaksanakan rapat koordinasi di daerah masing-masing," ungkap Tito.
Tito menyebut, bahwa kerumunan massa yang kerap terjadi belakangan ini dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang aturan-aturan pencegahan Covid-19. Selain itu, koordinasi antar KPU serta Bawaslu pada tingkat daerah dengan pihak terkait diminta agar lebih ditingkatkan kembali.
Baca Juga: Cek Segera, Ini Penyebab Insentif Prakerja Belum Cair Bahkan Gagal
