Network
Lingkar Madiun - Pihak PT Pertamina (Persero) melakukan pertemuan tertutup dengan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta.
Lili Pintauli Sirega selaku Wakil Ketua KPK dengan didampingi Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan bersama Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati kemudian menggelar acara pertemuan pers bersama.
Nicke mengatakan, dirinya telah meminta pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pedampingan yang dimaksud adalah mengenai sejumlah permasalahan strategis yang berada di jalur Pertamina saat ini.
Baca Juga: Pengamat Politik : Nama Partai Ummat Adalah Upaya Untuk Menarik Dukungan Islam
Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran Dalam Pilkada Solo
“Kami (Pertamina) tadi memaparkan seluruh permasalahan strategis yang oleh Pertamina serta program-program strategis dan juga melibatkannya dengan dukungan yang kami butuhkan dari KPK agar seluruh program-strategi ini dapat kami jalankan dengan baik dan sesuai target yang dicanangkan oleh pemerintah," kata Nicke Widyawati di Gedung KPK Merah Putih, Jalan Kuningan Persada, Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (2/10/2020), melalui penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI.
Dia menjelaskan, berbagai permasalahan strategis yang perlu dibenahi. Pertama, di bidang hulu migas.
"Tren dari produksi dan cadangan ini terus menurun di mana Indonesia sudah menjadi importir bersih. OIeh karena itu, perlu ada upaya yang strategis dan berkelanjutan untuk meningkatkan cadangan atau produksi," kata Nicke.
Menurut Nicke, mengenai kapasitas kilang minyak Pertamina masih kurang. Sehingga, kata dia, sebagian dari produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) di Indonesia masih tergantung dari impor.
Baca Juga: Berikut Pernyataan Sombong Trump, Sebelum Akhirnya Positif Covid 19
Baca Juga: Pengamat Politik : Nama Partai Ummat Adalah Upaya Untuk Menarik Dukungan Islam
“Yang kedua, ini bergantungnya dengan kilang di mana sama-sama-sama kita ketahui ini sebagian dari produksi BBM (Bahan Bakar Minyak) kita masih tergantung dari impor," ungkap dia.
Oleh karena itu, lanjut dia, penting kemudian Pertamina menambah kapasitas kilang agar kebutuhan dalam negeri ini dapat dipenuhi.
“Kami juga memiliki sumber daya, yaitu batu bara yang dapat kami olah menjadi pembeli LPG. Ini pun tentu perlu penetapan dan kebijakan untuk volume atau harga dari batu bara ini sehingga ini masuk ke ekonominya lebih menopang LPG yang dibangun, "kata dia.
Pendampingan dari KPK melalui tim pencegahan (Kedeputian Pencegahan) diklaim telah berjalan dengan sangat baik.
Baca Juga: Pengamat Politik : Nama Partai Ummat Adalah Upaya Untuk Menarik Dukungan Islam
Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran Dalam Pilkada Solo
“Ada dua (2) yang kita lakukan kerja sama, yaitu di Sumatera Selatan (Sumsel) dan di Kalimantan Barat (Kalbar) di mana dari dua (lokasi) itu saja Pertamina dibantu oleh KPK tentunya menyelamatkan Rp9,5 triliun nilai asetnya dan aset ini kita akan mengoptimalkan kita berdayakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan menyerap tenaga kerja di daerah-daerah tersebut, "kata dia.
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar dalam kesempatan sama mengatakan, pertemuan dengan Pertamina itu sebenarnya merupakan tindak lanjut atas perjanjian kerja sama nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU), antara KPK dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Karena MoU (Memorandum of Understanding) itu ada di Kementerian BUMN sementara Pertamina adalah bagian dari Kementerian BUMN, sehingga kita kemudian membuat perjanjian kerja sama,” kata Lili Pintauli Siregar.
Baca Juga: Inilah Rekomendasi Film Dari Kim Soo Hyun, V BTS, Dan Shin Min Ah
Baca Juga: Sandiaga Uno Jadi Jurkam Gibran Dalam Pilkada Solo
Sebab, kata dia, rencananya KPK juga akan menuangkan beberapa poin karena Pertamina sebagai perusahaan BUMN.
Dan kemudian KPK mempunyai tugas dalam program pencegahan tindak pidana korupsi salah satunya, kata dia.
Menurut Lili, dalam kerja sama tersebut nantinya juga memuat item yang berhubungan dengan pencegahan korupsi agar BUMN termasuk Pertamina dapat bekerja dengan baik.
“Apakah di dalamnya mengaitkan tentang program petukaran data, bagaimana cara, pembelajaran, pengkajian penelitian apa, kemudian berhubungan dengan SDM (Sumber Daya Manusia) tetapi hal-hal ini belakangan akan lebih dibahas di bawah naungannya Pak Pahala (Pahala Nainggolan Deputi Pencegahan KPK) , "kata Lili. ***
