Network
LINGKAR MADIUN –Keluhan terkait dengan permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi masih sering ditemukan.
Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menjelaskan akan terkait masalah tersebut dapat diatasi dengan beberapa kemungkinan agar para pemangku kepentingan dapat berkerja sama dalam menyusun beberapa data yang akurat. Hingga dapat menyalurkan pupuk kepada petani yang memerlukan supaya tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran pupuk kepada petani. Atas dasar itulah memilah dan memilih petani mana saja yang berhak mendapatkan subsidi pupuk, agar keadilan bagi para petani dapat terwujud.
Dari situs resmi DPR RI menjelaskan bahwa keprihatinan anggota dewan dimana subsidi pupuk yang seharusnya sebagai wujud keadilan bagi petani kecil. Namun ternyata antara pupuk subsidi yang diberikan dengan kebutuhan petani masih tidak berimbang.
"Yang berhak adalah yang memiliki lahan dua hektar ke bawah, tapi data ini tidak kita miliki. Dari data yang tidak akurat tersebut membuat beberapa petani merasa tidak merata,"tutur Suhardi.
Baca Juga: Catat! 7 Formasi Prioritas Seleksi CPNS 2021 Awal Maret Mendatang, Simak Selengkapnya
Menurut Suhardi perbaikan data petani merupakan kebutuhan yang sangat mendesak,sebab sampai saat ini data petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi masih belum akurat, masih ada kesimpang-siuran data yang membuat penerima pupuk tidak tepat sasaran.
Oleh karena itu, anggota dewan meminta kepada lembaga yang bersangkutan untuk melakukan pendataan secara akurat, agar pada akhirnya nanti data tersebut bisa disandingkan dengan data yang dimiliki Kementerian Pertanian
"Kita perbaiki data, tapi kami tidak memiliki data tandingan. Olehnya itu jika sekiranya HKTI dan KTNA dan bahkan asosiasi pupuk memiliki data, supaya kita bisa tandingkan datanya pertanian, mana yang benar mana yang bodong,"ungkapnya.
Baca Juga: 5 Tempat Wisata di Trawas, Bukti Kecanggihan dari Kerajaan Majapahit Ada di Sini
