LINGKAR MADIUN-Pencairan insentif tenaga kesehatan (nakes) di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah khususnya pemerintah daerah lebih gesit dalam menyalurkan hak para pejuang kesehatan.
“Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19,” ungkap Puan dalam keterangan resminya, Jumat, 30 Juli 2021.
Politisi PDI-Perjuangan itu menyayangkan adanya sejumlah potongan atas penerimaan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang menjadi pertanyaan nakes.
“Mereka bertaruh nyawa dan keluarga serta sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Maka, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan hak insentif mereka,” tandas mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.
Puan mengungkapkan, insentif nakes daerah bersumber dari Biaya Operasi Kesehatan (BOK) serta Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Dibandingkan pada 2020, realisasi pencairan insentif nakes hingga 20 Juli 2021 disebut masih sangat minim.
Baca Juga: Kemenkeu Paparkan Realisasi Investasi, Sangat Baik Ditengah Kondisi Pandemi Covid-19