Network
“ Apalagi ketika itu Republik Indonesia baru berusia kurang lebih satu tahun, kita merdeka 17 Agustus 1945, tapi pada bulan September, Oktober, November, Belanda dan pasukan sekutu sudah datang untuk kembali merebut wilayah kekuasaan negara Rebuplik Indonesia,” ungkapnya.
Baca Juga: Dampak Kemenangan Inggris atas Jerman, Pangeran William dan Harry Kembali Akur
Fadli pun kembali menjelaskan bahwa undang-undang tersebut merupakan warisan kolonial dan ia menilai bahwa konteks yang dimaksud dengan keonaran dan berita bohong pada zaman kolonial sangat berbeda dengan konteks keonaran dan berita bohong dari kasus Habib Rizieq.
“ Hukum yang ada ketika itu adalah hukum yang masih merupakan warisan kolonial dan juga tentu konteks ketika itu yang dimaksud dengan keonaran dan berita bohong saya kira sangat berbeda dan sangat berbeda jauh dengan konteks soal laporan kebohongan hasil swab dari rumah sakit,” jelasnya.
Lantaran hal tersebut, Fadli pun menilai bahwa ada ketidakkonsistensian di dalam aturan penerapan masalah protokol kesehatan (prokes) serta aturan terkait masalah berita bohong dan sebagainya.
Pasalnya ia menyebut banyak pejabat yang melakukan kebohongan bahkan menimbulkan tidak hanya keonaran dan lebih berat dari kasus yang menjerat Habib Rizieq.
“Ada inkonsisteni , ketidakkonsistenan di dalam penerapan masalah protokol kesehatan, masalah berita bohong ini, dan sebagainya,” ujar Fadli.
“Ada pejabat-pejabat yang bohong dan bahkan menimbulkan tidak hanya keonaran tapi hancurnya saya kira situasi dan kondisi karena persoalan itu,” tambahnya.
Menurutnya, keputusan pengadilan Jakarta Timur yang menjatuhi hukuman 4 tahun penjara untuk Habib Rizieq sangat menggelikan dan begitu memperlihatkan perasaan ketidakadilan di masyarakat. Fadli juga menilai bahwa hal tersebut sangat berlebihan.
