Network
“Prancis, Jerman, dan Inggris menggarisbawahi pentingnya pelaksanaan kebebasan laut lepas tanpa hambatan, khususnya kebebasan navigasi dan penerbangan, dan hak lintas damai yang diabadikan dalam (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut), termasuk di Laut Cina Selatan,” kata catatan itu seperti dilansir dari Radio Free Asia (RFA), Jumat 18 September 2020.
Ketiga negara tersebut juga menekankan bahwa 'hak bersejarah' atas perairan Laut China Selatan tidak sesuai dengan hukum internasional.
"Ingat bahwa putusan arbitrase dalam kasus Filipina versus China tertanggal 12 Juli 2016 dengan jelas menegaskan hal ini," tegas ketiganya.
Baca Juga: Segera Cek, Lowongan Kerja PT Mega Central Finance Bulan September 2020
Catatan tersebut juga menolak bagian lain dari sikap China atas perairan yang disengketakan. Disebutkan bahwa pulau-pulau buatan, seperti yang dibuat oleh Tiongkok di Laut China Selatan melalui reklamasi tanah dan pengerukan pasir, tidak dapat menghasilkan hak maritim seperti zona ekonomi eksklusif di bawah UNCLOS.
Catatan itu juga menjelaskan bahwa Prancis, Jerman, dan Inggris tidak mengakui pengelompokan batu dan pulau kecil di Paracel oleh Tiongkok menjadi sebuah kepulauan yang akan menghasilkan garis pangkal lurus.
Garis pangkal lurus adalah garis imajiner yang menghubungkan titik-titik terluar fitur-fitur kepulauan yang dimaksudkan untuk membatasi dan secara efektif memaksimalkan wilayah yang dimilikinya.
Baca Juga: Hasil Pertandingan PSG vs Nice: Skor 0-2, Tuan Rumah jadi Bulan-bulanan
Sebagaimana diberitakan Galamedianews pada artikel "Beijing Kian Terpojok, Inggris, Jerman dan Prancis Turun Tangan Soal Laut China Selatan", Paracel adalah sekumpulan batu dan pulau kecil di bagian utara Laut Cina Selatan dan menjadi sengketa antara Tiongkok, Vietnam, dan Taiwan.
Inggris sudah tidak mengakui upaya Tiongkok untuk menarik "garis pangkal lurus" di sekitar fitur yang diduduki di wilayah tersebut dan melakukan latihan kebebasan navigasi di sana pada 2018 lalu.
