Network
Juliari pun menambahkan bahwa pembaruan data peserta Keluarga Penerima Manfaat mutlak diperlukan karena sampai saat ini masih banyak daerah yang menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) versi lama.
Sejauh ini, jumah daerah yang belum melaksanakan pembaruan data selama lima tahun terakhir ini ada 300 kabupaten maupun kota.
Hal tersebut memicu terhambatnya proses pergiliran peserta program yang layak mendapatkan bantuan PKH. Padahal, Kemensos memberikan kuota peserta sebanyak 10 juta.
"Saya sering dapat keluhan penerima PKH orangnya itu-itu saja. Padahal yang lain ada yang layak, tapi karena kuotanya terbatas 10 juta dan sudah penuh, mereka tidak bisa masuk," kata Juliari.
Baca Juga: SBY: Saya Melihat AS Terbelah, Betul-betul Terbelah
Menanggapi keluhan tersebut, Kemensos telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan supaya mengurangi anggaran pusat untuk kabupaten atau kota yang tidak memperbarui data kemiskinannya.
"Tindakan ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah," ucapJuliari.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Pepen Nazaruddin mengatakan bahwa pihaknya akan segera merancang target kepesertaan KPM PKH.
"Kita akan rumuskan secepatnya sehingga azas keadilan di PKH dapat cepat terlaksana," kata Pepen.
Kemensos akan menambah jumlah graduasi KPM PKH tahun depan menjadi 30 persen dari 10 persen pada tahun ini sebagai upaya perwujudan azas keadilan.
Kementerian Sosial sejauh ini telah menyalurkan sekira 5,4 triliun rupiah bansos PKH untuk 1.678.173 KPM di Provinsi Jawa Timur.***
