Network
Kedelapan instansi tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setelah itu dilanjutkan pembukaan pendaftaran guru PPPK, PPPK non-guru, dan CPNS yang direncanakan pada bulan Mei atau Juni.
Baca Juga: Coba Gosokkan Tomat Beku pada Wajah Setiap Malam, Hal Istimewa Ini Akan Kamu Dapatkan!
"Maka terkait dengan seleksi tahun 2021, pertama perlu saya tegaskan, terkait dengan pengadaan 1 juta guru PPPK, Kementerian PANRB mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merekrut melalui skema PPPK yang dilakukan untuk menyelesaikan kekurangan guru di seluruh daerah yang selama ini diisi oleh tenaga honorer,” ungkap Tjahyo Kumolo.
Selain itu, Tjahyo Kumolo juga memutuskan untuk membuka sejumlah kurang lebih 1 juta formasi guru dengan skema PPPK.
Para pelamar yang bisa mengisi lowongan ini adalah tenaga-tenaga honorer yang sudah terdaftar dalam data pokok pendidikan (Dapodik) Kemendikbud.
Para guru eks Tenaga Honorer Kategori-2, dan lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang tidak mengajar pun bisa mengisi lowongan guru PPPK ini.
Baca Juga: Resmikan Bandara Toraja di Sulsel , Presiden Jokowi : Ini Bandara Jalur Menuju Negeri di Atas Angin
Sementara ASN di Pemerintah Daerah (Prov/Kota/Kab.) dengan skema CPNS dan PPPK akan dibuka sejumlah 189.000 formasi dan ASN di Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) sejumlah 83.000 formasi.
Sebelumnya, pada tahun 2020, pemerintah tidak mengadakan seleksi CASN karena kondisi pandemi Covid–19.
