Network
LINGKAR MADIUN - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Firli Bahuri menyarankan agar setiap pasangan calon (paslon) di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) setidaknya memiliki harta sebanyak Rp65 Miliar.
Angka itu didapat dari penelusuran Firli terhadap beberapa paslon yang tertangkap oleh KPK. Selama tahun 2015 hingga 2018, banyak kasus tindak pidana korupsi terhadap kepala daerah. di tahun 2018 saja, Firli mengungkapkan KPK telah menangkap 30 kepala daerah dengan 122 tersangka.
"Bahkan 2018 itu tertinggi kasus korupsi yang tertangkap saya harus katakan itu, kasus korupsi tertinggi yang tertangkap karena bisa saja banyak belum tertangkap. Setidaknya 30 kali tertangkap kepala daerah," ungkap Firli. seperti dilansir oleh seputartangsel.pikiran-rakyat.com dalam artikel Agar Tak Korupsi Setelah Terpilih, Ketua KPK Sarankan Paslon Pilkada Punya Rp65 Miliar
Baca Juga: Gawat! Penambahan Kasus Positif Covid-19 di Jember Meningkat Drastis
Dari wawancara yang dilakukan Firli, para tersangka kasus korupsi tersebut menyatakan bahwa modal ideal untuk pencalonan adalah sebanyak Rp65 miliar.
Kebanyakan dari para tersangka tersebut adalah karena minimnya modal yang dimiliki oleh paslon. Bersarkan survey KPK, rata-rata paslon yang tertangkap tersebut hanya memiliki kekayaan sebanyak Rp18.039.709.967.
Sementara itu, Firli mengungkapkan bahwa dari hasil penelitian terdapat 82,3 persen calon kepala daerah dibiayai oleh pihak ketiga atau sponsor. Data ini menjelaskan bahwa adanya kesenjangan (gap) antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pasangan calon kepala daerah.
Baca Juga: Kabar Gembira! 5 Orang Pasien Covid-19 di Madiun Sembuh
"Dari hasil penelitian kita, ada gap antara biaya pilkada dengan kemampuan harta calon bahkan dari LHKPN itu minus," tutur Firli.*** (Muhammad Hafid/ Seputar Tangsel)
