Network
LINGKAR MADIUN - Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah demi mewujudkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), namun ternyata hingga saat ini penyerapan dana PEN di daerah masih sangat minim. Hal tersebut sangat disayangkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
“Saat ini, beberapa belanja pemerintah daerah yang berhubungan dengan program pemulihan ekonomi nasional masih sangat minimal. Padahal Pmerintah Pusat dan pemerintah daerah (Pemda) secara bersama-sama telah sepakat untuk meningkatkan penyerapan dari program pemulihan ekonomi nasional,”ungkap Menkeu
Berdasarkan rilis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan dana PEN tersebut diperuntukkan bagi tiga sektor yakni penyaluran untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dukungan ekonomi masyarakat di daerah.
Baca Juga: Gubernur Khofifah Peringatkan 22 Daerah Jatim Waspada Dampak La Nina,Mitigasi Dilakukan Semua Sektor
Baca Juga: Mau Jadi Milenial Cerdas Financial? Ikuti Tips Berikut Ini
Secara rinci Menkeu memaparkan realisasi penyerapan dana PEN tersebut di masing-masing sektor. Pertama untuk penyaluran kesehatan, Sri Mulyani menjelaskan belanja kesehatan di tingkat daerah baru Rp13,3 triliun per akhir September 2020. Padahal, alokasi yang ditetapkan bagi daerah mencapai Rp30,4 triliun.
Kedua Untuk jaring pengaman sosial di daerah dari anggaran Rp22,8 triliun baru Rp11,7 triliun atau sekitar 51% yang terealisasi
Sedangkan yang ketiga untuk dukungan ekonomi masyarakat, Menkeu menilai masih terlalu sedikit, lantaran dari Rp19,24 triliun yang tersedia pada APBD baru dibelanjakan Rp 2,6 triliun sampai dengan akhir September.
“Dan untuk dukungan ekonomi masyarakat dari angka Rp19,24 triliun dari APBD-APBD baru dibelanjakan Rp2,6 triliun sampai dengan akhir September. Jadi masih sangat kecil hanya 13,7%,” jelasnya.
Baca Juga: Rekomendasi 4 Aplikasi Reksa Dana untuk Pemula
Baca Juga: Tendangan Maut Manchester City Berhasil Mencetak 3 Poin Kemenangan
Untuk itu, Sri Mulyani berharap APBN yang tersisa 2,5 bulan ini dapat dimaksimalkan oleh para Pemda dalam meningkatkan pemulihan ekonomi terutama dari sisi demand / permintaan. Apabila demand sudah meningkat maka Pemerintah bisa berfokus kepada sisi supply / penawaran untuk menjaga target inflasi agar tetap pada tingkat yang diinginkan.
“Pada kuartal kedua kita melihat kontraksi hingga lebih dari 5,5%, sementara konsumsi pemerintah pada kuartal kedua belum cukup cepat untuk bisa menetralisir itu. Karena memang dalam kondisi tingkat Covid yang tinggi dan PSBB, sementara dari APBN dan APBD masih dalam proses perubahan, sehingga konsumsi pemerintah pada kuartal kedua mengalami kontraksi 6,9%,” ungkap Menkeu.***
