Pemerintah Bentuk Direktorat Khusus Halal, Indonesia Siap Pimpin Ekonomi Syariah Global

- 5 November 2020, 21:41 WIB
ilustrasi halal
ilustrasi halal /

Ma'ruf Amin menambahkan bahwa ekosistem tersebut akan memberikan akomodasi untuk nasabah. Sehingga, setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan layanan keuangan syariah, baik keuangan skala kecil maupun besar.

“Rencana merger tiga bank Himbara (Himpuna Bank Milik Negara) dan penguatan serta perluasan BWM (Bank Wakaf Mikro), BMT (Baitul Maal waa Tamwil), LKMS (Lembaga Keuangan Mikro Syariah) dan koperasi syariah menjadi beberapa butinya,” ujar Ma'ruf Amin.

Selanjutnya, Pemerintah berencana membentuk ekosistem halal. Ekosistem ini meliputi produk halal, bisnis syariah, dan dana sosial.

Ma'ruf Amin juga menyebutkan bahwa sejumlah program ekonomi syariah tersebut merupakan usaha Pemerintah untuk mendukung kemajuan ekonomi di Indonesia.

“Istilahnya, pendekatan yang selama ini dilakukan adalah bottom up, sehingga pertumbuhan market share-nya terasa lambat dan kurang progresif. Dengan kuatnya keterlibatan Pemerintah diharapkan akan semakin mempercepat pertumbuhan dan penguatan ekonomi syariah di Indonesia,” tuturnya.

Ma'ruf Amin juga mengatakan bahwa keuangan dan perekonomian syariah selama ini cenderung melibatkan masyarakat dan pihak swasta.

Peran Pemerintah belum terlalu banyak dalam ekosistem ini. Tak heran, pertumbuhan yang diharapkan menjadi belum maksimal.

Keterlibatan Pemerintah dalam ekosistem syariah dalam cakupan yang luas ini diharapkan menjadi jalan terbukanya masa depan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia.***

Halaman:

Editor: Rendi Mahendra

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah