Network
LINGKAR MADIUN - Kabar gembira bagi para pekerja di Jawa Timur.Hal ini lantaran Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 sebesar 5,65 persen.
Berdasarkan keterangan resmi yang diterima Tim Lingkar Madiun dari Pemprov Jatim, UMP Jatim yang semula 1.768.000, per 2021 mendatang menjadi Rp1.868.777, sehingga tercatat ada kenaikan Rp 100.000.
Menurut Gubernur Khofifah Indar Parawansa kenaikan UMP Jatim telah disepakati dalam rapat bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur pekan lalu.Keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/498//KPTS/013/2020 Tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2021, yang ditandatangi pada 31 Oktober 2020.
Baca Juga: Hilang Sejak Sabtu Kemarin, Basarnas Kesulitan Temukan Nelayan Aceh Yang Hilang, Simak Penyebabnya
Baca Juga: Akhirnya, 360 Jamaah Umrah Perdana Indonesia Berangkat Ke Arab Saudi Di Masa Pandemi Covid-19
"Dewan Pengupahan melaporkan kepada saya, akhirnya diputuskan bahwa ada kenaikan UMP sebesar Rp100.000 atau setara dengan 5,65 persen dari UMP yang sebelumnya," terang Khofifah.
Khofifah juga menegaskan dalam beleid tersebut telah disebutkan bahwa para pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan UMP dilarang mengurangi atau menurunkan upah, termasuk pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari ketetapan UMP.
"Ketika kita memutuskan UMP, maka sesungguhnya UMP ini masa berlakunya sampai ada keputusan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)," kata Khofifah.
Baca Juga: Preview Liga Ingris : Manchester United Kontra Arsenal 1 November 2020
Untuk diketahui,terdapat 9 wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Timur dengan UMK paling rendah sebesar Rp1.913.000 atau lebih tinggi dari UMP Jawa Timur.Di antaranya kabupaten Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.
Walaupun kenaikan UMP masih tergolong kecil, Pemprov Jatim berpesan pada masyarakat agar tetap semangat bekerja dan selalu bersyukur, khususnya bagi seluruh serikat pekerja, para tokoh buruh, termasuk seluruh pelaku usaha yang ada di wilayah Jawa Timur.***
