Network
LINGKAR MADIUN – Pembagian bantuan sosial (bansos) dan Kementerian Sosial (Kemensos) sudah banyak dilakukan.
Dilaporkan dalam penyaluran bansos, ada beberapa pihak yang tidak boleh menjadi penerima.
Pihak yang dilarang menerima bansos adalah Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri, dan pekerja di lembaga milik pemerintah lainnya.
Tapi, pada kenyataannya masih banyak ASN yang mendaftar dan menerima bansos.
Baca Juga: DPR-RI Ace Hasan Syadzily Temukan Adanya Bansos Belum Tersalurkan
Kasus ASN menerima bansos itu baru-baru ini terjadi di Cirebon.
Bupati Cirebon Imron meminta para ASN segera mengembalikan bansos yang sudah mereka terima.
Bupati Cirebon mengancam untuk mengumumkan nama-nama ASN penerima bansos jika mereka tidak mengembalikan.
Hal ini diungkapkan Imron pada Senin, 30 November 2021 kemarin bahwa mengumumkan nama ASN penerima bansos supaya ASN malu.
Baca Juga: Aplikasi Cek Bansos Bisa Usulkan Penerima Baru, Kemensos: Masyarakat Kini Mendapatkan Kesempatan
“Nama-nama ASN yang menerima bansos itu akan diumumkan, biar malu. Sebab mereka tak layak menerima bansos,“ ujar Imron seperti yang dikutip ANTARA.
Imron menegaskan bahwa bansos adalah bantuan pemerintah untuk rakyat miskin.
Para ASN harusnya merasa malu karena telah menerima bansos, mengingat ASN masih diberikan upah dari pemerintah.
Mirisnya, terdapat 1,7 juta warga Kabupaten Cirebon yang dinyatakan miskin, dan masih banyak yang belum menerima bansos.
Baca Juga: Segera Cek Penerima Bansos Agustus 2021 Melalui cekbansos.kemensos.go.id, Anda Wajib Tau!
Imron menyayangkan tindakan para ASN tersebut.
Menurutnya, ASN harus memprioritaskan warga miskin untuk menerima bantuan.
Imron memberikan ultimatum pada para ASN yang belum mengembalikan bansos.
Nama para ASN terancam diungkap ke publik untuk menimbulkan efek jera.
Baca Juga: Terbaru! Cara Daftar Bansos Online 2021 Melalui Aplikasi Cek Bansos, Segera Usulkan Diri!
“Kalau warga miskin belum dapat bansos, masa ASN-nya dapat? Kalau begitu kan seharusnya mereka malu?,“ ujar Imron.
Imron pun mendorong Dinas Sosial Cirebon untuk melakukan perombakan data.
Dinsos Cirebon harus mengevaluasi kinerja penerima bansos, sehingga ASN, pegawai BUMN, BUMD, hingga anggota DPRD tidak termasuk daftar penerima bansos.
Harapannya, bansos akan diterima oleh rakyat miskin yang benar-benar butuh bantuan.***
