Network
LINGKAR MADIUN-Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily temukan bantuan sosial yang belum terealisasi. Terdapat 2.537 Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH), 5.390 KKS untuk KPM Bantuan Sosial Non Tunai (BPNT) dan 1.400 KPM Bantuan Sosial Tunai (BST).
Terkait temuan itu Hasan Syadzily mempertanyakan penggelontoraan Bansos, dalam hal ini Menteri Sosial. Kemudian Komisi VIII akan memanggil Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) setelah banyaknya temuan kasus bantuan sosial yang masih tersendat.
"Ini banyak sekali. Terlalu banyak. Misalnya 5.390 untuk BPNT pada satu kabupaten, ini kalau seluruh kabupaten/kota se Indonesia angkanya akan besar sekali," kata Ace dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial Tri Rismaharini di Aula Gedung Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Sabilulungan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat, 27 Agustus 2021.
Adapun, keterlambatan pencairan dana antara lain disebabkan pemblokiran kartu, kartu yang belum terdistribusi, kesalahan data, buku tabungan yang belum terdistribusi. Politisi dari F-Golkar ini menyebut ada beberapa penyebab bantuan sosial gagal salur.
Baca Juga: Inggris: Lebih Banyak yang bisa Dilakukan untuk Warga Afghanistan Tiba di Inggris
Baca Juga: Cristiano Ronaldo Resmi Gabung Manchester United, Edinson Cavani Putuskan Hengkang?
Seperti alamat KPM yang salah, KPM sudah meninggal dunia, dan KPM pindah alamat. Ia pun menegaskan, semua temuan tersebut harus segera diselesaikan karena bansos ini akan terus menerus diberikan oleh pemerintah.
Ace memastikan, dalam waktu dekat pihaknya akan segera memanggil Himbara dan PT Pos sebagai mitra Kemensos dalam menyalurkan bansos.
Agar bansos harus betul-betul bisa didistribusikan langsung kepada masyarakat.
