Network
LINGKAR MADIUN- Masa pandemi Covid-19 membuat prihatin perekonomian negara, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah yang memiliki usaha terpaksa gulung tikar.
Hal ini dibenarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang melakukan survei kepada Usaha Menengah Kecil (UMK) dan Usaha Menengah Besar (UMB) yang menyatakan bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan bahkan berhenti secara operasional karena terdampak pandemi Covid-19.
BPS mencatat 84 persen untuk UMK dan 82 persen untuk UMB mengalami penurunan penadapatan. Sementara itu, UMK dan UMB yang terpaksa memberhentikan operasional sebesar 10,1 persen dan 5 persen.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Pembunuhan Mutilasi Di Kalibata City
Baca Juga: Wow, Kartu Prakerja Mulai Gandeng 4 Kemitraan Untuk Pembayaran Insentif
"59,8 persen UMK dan 49,4 persen UMB masih tetap beroperasi normal di tengah pandemi. Dan baik UMK maupun UMB sekitar 24-28 persen itu mengurangi kapasitas kerjanya," jelas Suhariyanto dalam konferensi pers online.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan bahwa beberapa jenis usaha mengalami penurunan pendapatan berada dalam usaha makanan-minuman, transportasi dan pergudangan, konstruksi dan industri pengolahan.
Namun, para pelaku usaha tersebut melakukan adaptasi dengan memanfaatkan media online untuk pemasarannya di masa pandemi ini.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Pembunuhan Mutilasi Di Kalibata City
Baca Juga: Wow, Kartu Prakerja Mulai Gandeng 4 Kemitraan Untuk Pembayaran Insentif
Hasil survei juga menunjukkan 58 persen pelaku usaha mampu bertahan lebih dari tiga bulan meskipun tidak ada bantuan. Sedangkan 42 persen sisanya hanya mampu bertahan maksimum tiga bulan jika tidak ada bantuan.
Selaras dengan pendapat Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov menyatakan pemerintah perlu mendorong daya beli masyarakat untuk melindungi usaha menengah.
Salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat atau konsumen seperti bantuan tunai atau subsidi gaji dan pelaku usaha sebagian besar adalah bantuan usaha modal, keringanan tagihan listrik, penundaan pembayaran pinjaman dan pajak.
"Kalau dari hasil survei itu kan penurunan penjualan atau perubahan pendapatan sebanyak 82 persen. Pendapatan menurun tentu imbas dari penurunan permintaan," jelas Abra, dikutip dari VOA Indonesia.
Baca Juga: Terungkap! Pelaku Pembunuhan Mutilasi Di Kalibata City
Baca Juga: Wow, Kartu Prakerja Mulai Gandeng 4 Kemitraan Untuk Pembayaran Insentif
"Dampaknya tentu besar, terutama resesi mencerminkan kegiatan ekonomi yang terkontraksi yang utamanya dari sisi konsumsi rumah tangga. Karena 60 persen ekonomi kita dari konsumsi," imbunya.
Abra juga menambahkan ada kemungkinan Indonesia akan mengalami resesi dikuartal ketiga tahun ini dan akibat dampak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap 2.
Harapannya dengan adanya hasil survei BPS ini, pemerintah pusat maupun daerah dapat membuat kebijakan yang baik lagi untuk kesejahteraan nasional dan mencegah resesi.***
