Network
LINGKAR MADIUN - Afghanistan yang sudah dikuasai Taliban bisa saja berganti statusnya menjadi negara perang saudara setelah adanya ancaman serangan untuk Taliban dari Aliansi Utara (Pasukan anti-Taliban).
Hal ini terjadi setelah pihak Taliban mengirimkan ratusan pasukan negosiator ke Panjshir, salah satu markas besar Aliansi Utara untuk melakukan negosiasi.
Namun, nampaknya negosiasi masih buntu dan kedua pihak memilih jalan militer untuk memenangkan kepentingannya masing-masing.
Baca Juga: Tips Ampuh Anak Paham Matematika dengan Cepat saat Sekolah Online dari Rumah
Dilansir lingkarmadiun.pikiran-rakyat.com dari Kantor Berita TASS News Agency, dijelaskan bahwa kemungkinan perang saudara di Afghanistan sangatlah besar.
Provinsi Panjshir berpotensi menjadi tempat terjadinya perang saudara antara Taliban dengan pasukan Aliansi Utara.
Mengetahui fakta tersebut, Rusia berniat untuk tidak ikut campur sebagaimana yang disampaikan oleh Peskov, juru bicara kepresidenan Rusia.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini: Gemini Tak Usah Drama, Leo Harus Kerja Keras, Aquarius Jangan Sok Tahu?
Peskov menambahkan bahwa Rusia juga tidak berniat menjadi perantara untuk kedua belah pihak.
Perlu diketahui, Taliban menaklukkan Kabul pada 15 Agustus 2021 tanpa mendapatkan perlawanan sedikit pun dan mampu menguasai kota dalam hitungan jam.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani kemudian memilih meninggalkan negaranya dengan alasan untuk mencegah pertumpahan darah.
Baca Juga: Tawar Kylian Mbappe, Florentino Perez: PSG Memberikan Jawaban yang Kasar
Di sisi lain, Wakil Presiden Amrullah Saleh mengatakan bahwa di bawah Konstitusi, dirinya harus melakukan tugas kepala negara dan menyerukan perlawanan terhadap Taliban.
Sebagai informasi, pada 22 Agustus 2021 lalu, Taliban telah mengirim ratusan militannya ke Panjshir dengan tujuan untuk merebut provinsi tersebut.
Pasukan Taliban akan sangat mungkin dihadang oleh Ahmad Massoud, pemimpin pasukan Aliansi Utara di kawasan Panjshir, Afghanistan.
Sebuah sumber di Panjshir melaporkan bahwa Massoud telah melakukan negosiasi dengan Taliban untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif dan mengatasi kontradiksi politik.
Dilaporkan pula Rusia tidak ingin mengambil intervensi, baik untuk menciptakan perdamaian ataupun memberikan bantuan pada salah satu pihak, sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat dan China. ***
