Network
Dengan Melanesian values di atas, Kastom dan Wantok, Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini menggagas berdirinya Melanesian Spearhead Group (MSG) pada tahun 1986. Vanatu dan MSG juga mendukung Front Pembebebasan Kanak (Gerakan kemerdekaan dan partai ini juga bergabung ke kelompok ini.
Pada awal pendirian MSG, isu Papua jarang dibahas. Isu-isu kemerdekaan Papua mulai muncul pada periode 2000an di kawasan pasifik. Vanuatu, Nauru, dan Tuvalu menyampaikan dukungan kemerdekaanya kepada Papua pada tahun 2000 dalam sidang milenium PBB.
Dua tahun kemudian, untuk pertama kalinya delegasi OPM turut hadir dalam Konferensi Pasifik Island Forum ke 31 di Kiribati pada tahun 2002.
Representatif kantor OPM didirikan dan banyak tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Papua yang menetap di Vanuatu.
Puncaknya pada tahun 2010, Vanuatu dengan nilai-nilai Melanesianya mengeluarkan rancangan undangan yaitu Wantok Blong Yumi Bill dimana Vanautu mendukung penuh Gerakan Papua Merdeka, mengupayakan Papua untuk mendapatkan status pengamat dalam MSG dan membawa isu Papua di PBB.
Indonesia melakukan politik diplomasinya kepada Vanuatu pada masa Perdana Menteri Sato Kilman dengan sumbangan ambulan, komputer, peralatan pertanian, dan bahkan ada isu untuk latihan bersama dengan Indonesia.
Spontan, tindakan Sato Kilman menuai kecaman dari pihak gereja dan parlemen. Karena hubungannya dengan Indonesia, Parlemen Vanuatu mengeluarkan mosi tidak percaya kepada Sato Kilman dan dia mundur pada Maret 2013.
Pengganti Sato Kilman, Moana Carcasses, Perdana Menteri Vanuatu pertama yang membawa isu Papua ke Sidang PBB pada tahun 2013.
Tahun berikutnya, dia juga membawa isu yang sama pada sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB. Bahkan dia pernah tertangkap kamera mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Pada tahun 2014, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengajukan proposal untuk bergabung ke MSG sebagai pengamat dan setahun kemudian diterima. Diterimanya ULMWP sebagai observan di MSG menjadi pukulan telak bagi Indonesia.
