Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, Mulyanto: Pancasila Yes, Komunisme No!

- 1 Oktober 2020, 06:34 WIB
Monumen Pancasila Sakti sebagai bagian mengenang 7 Pahlawan Revolusi.
Monumen Pancasila Sakti sebagai bagian mengenang 7 Pahlawan Revolusi. /Twitter/@dincristine

LINGKAR MADIUN- Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengajak masyarakat untuk lebih menghayati hikmah dan nilai luhur Pancasila yang terkandung didalamnya.

Hal ini guna memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2020 dimana saat ini masyarakat sedang diguncang dengan isu kebangkitan PKI.

"Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia merupakan rumusan paling tepat yang telah dihasilkan para pendahulu bangsa. Sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan secara murni dan konsekuen," kata Mulyanto, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: Update Covid-19 Kota Madiun: Tambah 9 Orang Positif Covid-19, 7 Pasien Diantaranya Tenaga Kesehatan

Baca Juga: Survei Membuktikan Hanya 14 Persen yang Percaya Isu Kebangkitan PKI

"Pancasila itu antitesis dari komunisme, marxisme dan leninisme. Sehingga siapa saja yang meyakini Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia harus berani menyatakan secara tegas Pancasila Yes, Komunisme No!," tuturnya.

Ia jga mngatakan tegas bahwa pancasila adalah hasil perenungan dan pemikiran mendalam para pendiri bangsa (founding fathers) yang telah digali dari praktek nyata kehidupa leluhur bangsa Indonesia dan telah disepakati bersama dalam perumusannya.

"Ketimbang pemerintah berwacana bahwa faham komunis sudah tidak ada lagi di Indonesia atau PKI tidak akan tumbuh lagi di Indonesia, bahkan di dunia, masyarakat lebih butuh tindakan konkret pemerintah dengan menertibkan lambang dan logo PKI yang beredar.  Ketegasan seperti ini akan menimbulkan rasa aman di tengah-tengah masyarakat," paparnya.

Baca Juga: BLT Subsidi Gaji Tahap 5 Akan Segera Cair, Cek Jadwal dan Statusmu Penerima Atau Tidak

Baca Juga: Menghebohkan, Katy Perry Akan Berkolaborasi Dengan BLACKPINK ? Simak Penjelasannya.

Dia menilai, aparat keamanan lamban menyikapi tuntutan rekonsiliasi anak-cucu PKI yang merasa orangtua-kakek-nenek mereka adalah korban.

Bukan pelaku tindak kejahatan luar biasa, bahkan sebaliknya, yang dituduh sebagai pelaku tindak kejahatan adalah para ulama dan tentara.

"Terkait soal ini pemerintah harus bersikap bijak dan tegas. Karena kerangka hukumnya sudah jelas, baik dalam TAP MPRS No. 25/1966 maupun dalam UU KUHP, bahwa komunisme adalah ajaran yang dilarang," ujarnya.

Baca Juga: 2 Film ini Tak Terungkap Di Film Pengkhianatan G30S PKI, Simak Ulasannya

Baca Juga: 5 Tanda Kekasihmu Masih Menyimpan Rasa Terhadap Mantan, Bikin Nyesek!

"Tidak perlu juga kita mengedepankan Pancasila 1 juni 1945, trisila, ekasila; atau ketuhanan yang berkebudayaan. Justru yang harus kita sosialisasikan adalah Pancasila 18 Agustus 1945, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945," pungkasnya.

Mulyanto prihatin, jika akhir-akhir ini marak munculnya kelompok neo komunis yang bangga menampilkan logo dan lambang PKI. Logo palu arit itu terpasang di kaos, souvenir maupun dinding rumah.***

Editor: Khoirul Ma’ruf

Sumber: RRI


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah