Lingkar Madiun – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa salah satu hambatan dalam proses distribusi vaksin vaksin COVID-19 adalah kapasitas dan ketersediaan penyimpanan rantai dingin.
Budi menyampaikan hal ini ketika menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Jakarta pada hari Selasa, 12 Januari 2021.
"Ini menjadi hambatan untuk proses vaksinasi. Baru 1,2 juta sudah tidak mampu, bagaimana kalau nanti kirim 17 juta dan 25 juta," tutur Budi.
Baca Juga: MUI: Vaksin Sinovac Terbuat dari Materi Halal dan Suci
Baca Juga: Presiden Joko Widodo Dapat Suntikan Vaksin Sinovac 13 Januari, Ikuti Siaran Langsungnya
Budi menjelaskan bahwa 8 provinsi di Indonesia saat ini tengah menghadapi hambatan terkait kapasitas dan ketersediaan penyimpanan rantai dingin.
Untuk mengatasi hal tersebut, pihak Kementerian Kesehatan masih berupaya untuk berkomunikasi dengan sejumlah Kepala Daerah dan Dinas Kesehatan yang wilayahnya mengalami kesulitan dalam mendapatkan vaksin COVID-19.
Wilayah yang mengalami hambatan dalam distribusi vaksin COVID-19 adalah Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Sumatera Utara.
Budi juga menyampaikan bahwa Dinas Kesehatan di kedua provinsi tersebut kekurangan kapasitas penyimpanan rantai dingin.
Sejauh ini, dosis vaksin yang diterima di kedua provinsi itu masih di bawah jumlah yang telah direncanakan.
"Saya minta ke teman-teman untuk berkomunikasi dengan daerah terkait kapasitas rantai penyimpanan," kata Budi.
Baca Juga: Vaksinolog Tak Rekomendasikan Vaksin COVID-19 untuk Ibu Hamil dan Menyusui
Pemerintah telah mengumumkan bahwa vaksinasi COVID-19 akan dilaksanakan mulai hari Rabu, 13 Januari 2021.
Vaksinasi tahap 1 ini akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan yang menjadi garda terdepn selama pandemi COVID-19.
Presiden Joko Widodo pun telah dijadwalkan untuk menjadi orang yang pertama yang akan mendapat suntikan vaksin COVID-19 pada hari Rabu, 13 Januari 2021.
Hal ini dilakukan untuk menghilangkan ketakutan masyarakat akan keamanan dari vaksin COVID-19.
Padahal, vaksin Sinovac asal Cina tersebut telah mendapat izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun telah mengeluarkan fatwa halal vaksin Sinovac secara resmi.
Menaggapi penjelasan dari Budi tentang kendala yang tengan dihidupi dalam proses distribusi vaksin, anggota Komisi IX DPR Putih Sari menyarankan agar Pemerintah melakukan pematangan rencana program vaksinasi COVId-19.
Pematangan ini meliputi, persiapan sarana dan prasarana, kesiapan tenaga kesehatan, dan kelengkapan data dan kebutuhan vaksinasi.
"Data Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia menyebutkan tenaga kesehatan yang memiliki surat tanda registrasi sekitar dua juta. Ditambah yang baru lulus bisa mencapai tiga juta. Sasaran yang akan divaksinasi hanya 1,48 juta," ucap Putih Sari.***