LINGKAR MADIUN-Kasus dugaan adanya pungutan liar (pungli) terungkap saat Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak ke Kota Tangerang 28 Juli 2021 lalu.
Sementara dari kasus ini ditetapkan dua orang pelaku punglibantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
“Ancaman hukuman 15 tahun, Pasal 2 ayat 1 untuk primernya, dan subsidernya Pasal 3 UU 31/1999 dan UU 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang Bahrudin di Jakarta, Selasa, 3 Agustus 2021, dikutip dari Antara.
Bahrudin menuturkan jika sekali melakukan pungli dari empat desa di Kecamatan Tiga Raksa, kedua pelaku mendapatkan uang sebesar Rp800 juta.
Hingga saat ini pihak kejaksaan masih menunggu pemeriksaan dan indikasi adanya pihak-pihak pendamping PKH lainnya di Dinas Sosial setempat yang terlibat dalam pungli.
Belum selesai kasus ini terungkap, kini di Kota Tangerang kembali geger dengan masalah baru.
Yakni membengkaknya rencana anggaran pengadaan bahan pakaian DPR Kota Tangerang, hingga menjadi sorotan.
Baca Juga: Seminggu Berat Badan Turun 10 Kilo Hanya dengan Minum Air Rebusan Ini! Begini Khasiatnya
Sebelumnya dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan barang bahan pakaian DPR Kota Tangerang 2021, anggaran dinaikkan dua kali lipat dari Rp312,5 juta menjadi Rp675 juta.
Disinyalir anggaran tersebut rencananya untuk seragam 50 anggota DPRD Kota Tangerang.
Bukan hanya itu, pengadaan seragam tersebut menyeret brandpakaian mewah yakni Louis Vuitton, Lanifico Di Calvino, Thomas Crown, serta Theodoro.
Pakaian dinas harian (PDH) anggota DPRD Kota Tangerang akan menggunakan bahan dari Louis Vuitton.
Sedangkan Lanifico Di Calvino untuk pakaian sipil resmi atau PSR, Thomas Crown yang dipakai untuk bahan pakaian sipil lengkap (PSL), serta Theodoro yang dipakai untuk pakaian sipil harian (PSH).
Di samping untuk bahan seragam, ada pula rencana anggaran untuk ongkos jahit sebesar Rp600 juta, sehingga totalnya mencapai Rp1,275 M.
Dengan nilai yang fantastis tersebut tentu saja menuai kritikan warganet.
Seperti hasil pantauan LingkarMadiun.com di Twitter sebagaiberikut.
Baca Juga: Tim Pelatih Timnas Indonesia Tersisa Shin Tae-yong, Ada Apa? Simak Begini Penjelasannya
“Cuma baju dinas doang pake louis vuitton? Pemerintah bantulah masyarakat masih banyak yang lebih membutuhkan bantuan diluaran sana nyari uang untuk bertahan hidup aja susah,” tulis akun @dipsiila
“Disaat rakyatnya pusing nyari makan karena PPKM ada pemerintahan yang ngelawak beli baju dinas Louis Vuitton. Pak buk Anda masih waras?,” tulis @ririn77224294
Bahkan Pengacara Kepentingan Umum, Alghiffari Aqsa ikut berkomentar.
"KPK dimatikan, perilaku seperti ini akan merajalela," ujarnya, dikutip dari cuitan di akun Twitter pribadinya @AlgifAqsa.***