LINGKAR MADIUN - Dampak pandemi corona atau covid-19 belum memperlihatkan titik akhir, Pemerintah menilai dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda pada tahun 2021.
Pemerintah juga menginformasikan bahwa Bantuan Sosial Tunai (BST) tahun depan dipastikan tidak akan semasif tahun ini. “Rencananya bansos tahun depan tidak semasif tahun ini," tegas Menteri Sosial Juliari P. Batubara, Minggu (1/11/2020).
Menteri Sosial menyampaikan bahwa Pemerintah akan lebih fokus pada program-program pemulihan perekonomian dan vaksinasi Covid-19 secara bertahap dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
"Karena fokus daripada pemerintah sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo adalah pemulihan kegiatan ekonomi dan bagaimana kita mengadakan vaksin,” jelasnya.
Baca Juga: Mengenal Bunga Anggrek Cymbidium, Simak Ulasannya Berikut Ini
“Program vaksinasi ini juga sangat masif dan membutuhkan anggaran cukup besar. Sehingga bantuan sosial dari Kemensos akan dikonsolidasikan, dikurangi sedikit,” lanjut mantan anggota DPR ini.
Juliari juga menjelaskan bahwa Program BST bagi masyarakat terdampak pandemi pada tahun 2021 hanya sampai pertengahan tahun depan.
“BST akan dilanjutkan selama enam bulan yakni dalam periode Januari-Juni 2021. Sasaran program akan meliputi 34 provinsi atau seluruh provinsi di Indonesia, jadi termasuk DKI Jakarta,” urainya.
BST tahun 2021 akan menjangkau 10 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan. Untuk mendukung program tersebut, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp12 triliun.
Baca Juga: Menjelang Pemilihan Presiden AS, Kelompok Hacker Rusia Ancam Demokrasi Amerika
Bansos yang tidak akan ada ditahun 2021 yaitu, Bansos Sembako (BSS), Bansos Beras (BSB), dan lain-lain. Namun hal ini sifatnya masih sementara dan fleksibel tergantung situasi tahun depan, dan keputusan Presiden.
Bantuan sosial reguler berupa Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako dipastikan akan tetap berjalan normal pada tahun 2021.
Kedua program ini masih menjadi program penting pemerintah dalam upaya mempercepat penurunan angka kemiskinan. “Untuk program PKH dan tetap berjalan dengan normal,” imbuhnya.
Sedangkan untuk PKH, tahun 2021 akan menjangkau 10 juta KPM dengan anggaran Rp30.4 triliun. Kemudian untuk BPNT/Program Sembako akan menjangkau 18.5 juta KPM dengan anggaran Rp44.7 triliun.
Baca Juga: Kokedama, Tanaman Hias Bola Lumut dari Jepang
Konsolidasi program perlindungan sosial dari Kemensos ini juga dilakukan dengan pertimbangan, pemerintah secara nasional akan banyak mengembangkan program-program pemberdayaan perekonomian pada tahun 2021. Di antaranya bantuan untuk UMKM, Program Padat Karya, BLT Dana Desa, Kartu Pra Kerja dan sebagainya.