Cegah Korupsi Dana Vaksin COVID-19, Menteri BUMN dan Menkes Kunjungi KPK

- 8 Januari 2021, 20:37 WIB
Ilustrasi korupsi.
Ilustrasi korupsi. /Dok. PikiranRakyat

Lingkar Madiun – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bersama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin tengah melakukan upaya pencegahan korupsi terhadap dana pengadaan vaksin COVID-19.

Kabar ini terungkap saat Erick dan Budi mengunjungi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta pada hari Jumat, 8 Januari 2021.

Baca Juga: Presiden Jokowi Janji Tak Lindungi Menteri yang Korupsi

Baca Juga: Gibran Tegaskan Tak Ikut Nikmati Hasil Korupsi Bansos COVID-19

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengakui bahwa Erick dan Budi memang datang ke Gedung KPK untuk membahas pengadaan vaksin COVID-19.

"Hari ini KPK menerima kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk melakukan audiensi terkait dengan pengadaan vaksin," tutur Ipi.

Ipi menjelaskan bahwa pertemuan tersebut juga membahas mengenai perkembangan perkembangan pengadaan vaksin COVID-19 serta langkah-langkah pemberian vaksin terhadap masyarakat.

Menurut Ipi, Erick dan Budi berharap agar KPK memberikan saran mengenai rencana program vaksinasi yang sedang diupayakan Pemerintah.
"Melalui audiensi ini, diharapkan KPK dapat memberikan masukan terkait dengan rencana tersebut," ujar Ipi.
Kedatangan Erick dan Budi disambut oleh dua pimpinan KPK, yakni Alexander Marwata dan Lili Pintauli Sireger.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan beserta jajaran Kedeputian Pencegahan KPK pun ikut menerima kehadiran dua menteri Kabinet Indonesia Maju tersebut.

Baca Juga: Menteri Sosial Korupsi, Ahli Hukum: Tanda Hukuman Tak Berfungsi

Dalam pertemuan tersebut, Alex menyampaikan bahwa KPK telah merekomendasikan sejumlah upaya pencegahan korupsi dana pengadaan vaksin senilai Rp60 triliun.

Terkait pengadaan vaksin COVID-19 ini, Alexander Marwata mengatakan bahwa pihaknya memang belum dilibatkan saat menghadiri Konferensi Pers Kinerja KPK 2020 di Gedung KPK pada 30 Desember 2020.
"Kami belum lihat kontrak seperti apa. Akan tetapi, kami percaya pemerintah sudah pertimbangkan segala aspek terkait karena vaksin dibutuhkan hampir semua negara," ujar Alex.

Sejauh ini, Pemerintah telah memastikan 426 juta dosis vaksin COVID-19 telah siap digunakan oleh 181 juta penduduk Indonesia.

Pemerintah mendapatkan pasokan vaksin COVID-19 dari lima pabrik yang berbeda, yaitu vaksin Sinovac asal Cina sebanyak 125 juta vaksin, vaksin Novavax buatan Ameriksa Serikat (AS) dan Kanada sebanyak 100 juta dosis, vaksin AstraZeneca asal Inggris sebanyak 100 juta dosis, vaksin Pfizer pabrikan Jerman dan AS sebanyak 100 juta dosis, dan vaksin GAVI dari kerja sama multilateral sebanyak 16 sampai 100 juta dosis.***

Editor: Rendi Mahendra

Sumber: ANTARA Gorontalo


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah