Network
LINGKAR MADIUN - Pemerintah menaikkan pagu anggaran untuk bantuan sosial, seperti bantuan beras, bantuan tunai langsung, termasuk kepada masyarakat desa.
Total bantuan dalam bentuk anggaran perlindungan sosial nilainya menjadi Rp187,84 triliun.
Kebijakan Pembelakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah merupakan langkah terbaik untuk menghentikan laju penyebaran virus corona yang melanda Indonesia sejak 1,5 tahun terakhir.
Tidak mudah untuk menerapkan kebijakan ini ketika pemerintah di satu sisi harus menghentikan laju corona, tetapi di sisi lain memberi dampak kepada perekonomian. Bukan kebijakan yang mudah pula untuk menyimbangkan keduanya.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers bertajuk Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat yang digelar secara virtual di Jakarta, Sabtu, 17 Juli 2021.
Untuk menghentikan penyebaran corona varian Delta, pemerintah, kata Luhut, salah satunya telah mengucurkan bantuan sosial (bansos) berupa uang tunai dan beras yang akan diluncurkan sesegara mungkin pada Juli ini.
Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja secepat mungkin dalam penyaluran bansos kepada masyarakat, baik dalam bentuk uang tunai maupun sembako.
Hal itu ditegaskannya dalam rapat kabinet terbatas yang disiarkan kanal Youtube Sekretariat Kepresidenan RI, Sabtu, 17 Juli 2021.
"Saya minta jangan sampai terlambat, baik itu Program Keluarga Harapan, bantuan langsung tunai desa, atau bantuan sosial tunai," kata Presiden.***
