Network
LINGKAR MADIUN-Sering ditemukan banyak tanah yang terlantar, dan banyak penyerobotan tanah oleh Investor atau bahkan melebihi dari hak yang diberikan.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal meminta agar (BPN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui kantor wilayahnya di tiap-tiap daerah, untuk mengecek implementasi penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) sesuai dengan aturan tata ruang yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 itu sudah sangat bagus. Hanya saja, untuk implementasinya investor mau lakukan usaha di tempat kita itu terkait banyak hal, misalnya penyediaan lahan.
Makanya kita perlu mengecek HGU yang diberikan pemerintah, dalam hal ini BPN itu bagaimana bisa teraplikasi secara penuh,” ujar Syamsurizal saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Panja Tata Ruang Komisi II DPR RI ke Kanwil BPN Provinsi Banten, di Serang, Jumat 17 September 2021.
Baca Juga: Kabar Gembira! Selamat 2 Zodiak Ini Beberapa Hari ke Depan Dialiri Pundi-pundi Uang yang Deras
Baca Juga: Prediksi Skor dan Susunan Pemain Juventus vs AC Milan di Liga Italia, 20 September 2021
Menurut Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI ini, tidak melulu implementasi pemanfaatan lahan dalam HGU dapat berjalan optimal.
Sehingga, sering ditemukan banyak tanah yang terlantar, atau bahkan melebihi dari hak yang diberikan kepada investor, sehingga terjadi penyerobotan.
Karena itu, ke depannya, jelas Syamsurizal, UU Cipta Kerja mengamanatkan lahirnya Bank Tanah. Salah satu tujuannya adalah menghindari persoalan sengketa tanah antara pelaku usaha, negara, dan masyarakat.
