Network
Lingkar Madiun - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa sebuah penelitian gempa bumi dan tsunami di Indonesia dilakukan untuk mendukung penguatan sistem mitigasi bencana, sehingga bisa mencegah dampaknya terutama jatuhnya korban jiwa.
Beberapa penelitian telah dilakukan terkait kajian 
"Potensi terjadinya tsunami dengan ketinggian sekitar 20 meter, dalam waktu 20 menit gelombang tiba di pantai sejak terjadinya gempa. Penelitian tersebut antara lain dilakukan oleh Widjo Kongko (2018), Ron Harris (2017 - 2019), dan yang terakhir oleh tim lintas lembaga yang dipimpin oleh ITB dan didukung oleh BMKG," ujar Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Baca Juga: Wow, BTS Raih Reputasi Terbaik, Kalahkan BLACKPINK? Simak Penjelasannya
Adapun hasil hasil penelitian tersebut diperlukan untuk menguatkan sistem mitigasi gempa bumi dan peringatan dini tsunami, mengingat potensi kejadian gempa bumi dan tsunami di Indonesia tidak hanya berada di pantai selatan Jawa saja. Dalam hal ini, potensi bisa terjadi di sepanjang pantai yang menghadap Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, ataupun pantai yang berdekatan dengan patahan aktif yang berada di laut (Busur belakang atau back arc thrusting, ataupun membentang sampai ke laut, dengan berbagai potensi ketinggian gelombang tsunami.
Menyoal penelitian terakhir oleh ITB yang didukung oleh BMKG, KKP, dan BIG dilakukan berdasarkan analisis data-data kegempaan BMKG dan pemodelan tsunami dengan beberapa skenario. Skenario terburuk mengasumsikan jika terjadi gempa bumi secara bersamaan di 2 segmen megathrust yang ada di selatan Jawa bagian Barat dan Selatan Jawa bagian Timur, yang mengakibatkan tsunami dengan tinggi gelombang maksimum 20 meter di salah satu area di selatan Banten, dan mencapai pantai dalam waktu 20 menit sejak terjadinya gempa.
Dijelaskan pula bahwa mekanisme kejadian tsunami yang dimodelkan ini serupa dengan kejadian tsunami Banda Aceh tahun 2004, yang juga diakibatkan oleh gempa bumi dengan Mw 9.1 dan tsunami mencapai pantai dalam waktu kurang lebih 20 menit. Hasil pemodelan ini dapat juga menjadi salah satu acuan bahwa lahan di pantai yang berada pada ketinggian lebih dari 20 meter, relatif lebih aman terhadap ancaman bahaya tsunami.
Baca Juga: Sejarah G30S PKI Terjadi di Kertosono dan Nganjuk, Mulai Terlupakan
"Hasil pemodelan tersebut juga penting untuk penyiapan jalur dan tempat evakuasi, ataupun untuk penataan lahan di daerah rawan tsunami," imbuhnya.Sejak tahun 2008 Pemerintah Indonesia telah mengantisipasi potensi kejadian tsunami akibat gempa bumi megathrust seperti yang pernah terjadi di Aceh tahun 2004, dan juga seperti yang telah dimodelkan oleh beberapa peneliti. Jadi Sistem Peringatan Dini yang dibangun di BMKG memang disiapkan untuk memonitor dan mengantisipasi kejadian gempa bumi (termasuk gempa bumi megathrust) dengan magnitudo dapat mencapai lebih dari Mw 9, dan memberikan Peringatan Dini potensi datangnya gelombang tsunami.
Dalam waktu 3 sampai 5 menit setelah kejadian gempa bumi, Sistem Monitoring dan Peringatan Dini tersebut yang dioperasikan dengan Internet of Things (IoT) dan diperkuat oleh super komputer dan Artificial Intelligent (AI), secara otomatis dapat menyebarluaskan informasi peringatan dini tsunami ke masyarakat di daerah rawan gempabumi dan tsunami, melalui BNPB, BPBD, mass media, ataupun beberapa moda diseminasi (sms, email, website, sosial media).
"Dengan penyebarluasan peringatan dini tsunami tersebut maka masih tersisa waktu kurang lebih 15 sampai 17 menit untuk proses evakuasi, apabila waktu datangnya tsunami diperkirakan dalam waktu 20 menit," tegasnya.
Baca Juga: Surat Terbuka Untuk Jokowi, KAMI Minta Film G30S PKI Kembali Ditayangkan
Adanya penelitian yang ditindaklanjuti dengan peringatan dini belum dapat sepenuhnya menjamin keberhasilan upaya pencegahan terjadinya korban jiwa dan kerusakan akibat tsunami, tanpa kesiapan masyarakat, Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait.
Diperlukan kesungguhan Pemerintah Daerah dan masyarakat bersama-sama Pemerintah Pusat untuk melakukan berbagai langkah kesiapan pencegahan bencana. Langkah tersebut harus didasarkan pada edukasi masyarakat agar mampu melakukan perlindungan dan penyelamatan diri terhadap bencana gempabumi dan tsunami, juga merespon Peringatan Dini secara cepat dan tepat.
Peran Media sangat penting dan efektif dalam melakukan sosialisasi dan melakukan edukasi masyarakat secara tepat untuk meningkatkan kewaspadaan tanpa menimbulkan kepanikan.
Baca Juga: Ternyata Pendiri HMI Lafran Pane Pernah Menjadi Teman Diskusi Ketua PKI DN Aidit, Simak Kisahnya
Selanjutnya, kesiapan Pemerintah Daerah juga sangat penting dalam menyediakan sarana dan prasarana evakuasi. Diantaranya peta rawan bahaya gempa bumi dan tsunami, jalur dan tempat evakuasi, melaksanakan gladi evakuasi secara rutin, menerapkan Building Code standar bangunan tahan gempa bumi dan tsunami. Semua ini terutama untuk bangunan publik dan bangunan vital, melaksanakan audit bangunan yang diikuti dengan upaya memperkuat konstruksi bangunan agar benar-benar tahan terhadap gempabumi dan tsunami.
"Selanjutnya hal ini penting dalam menerapkan tata ruang berbasis mitigasi bencana dan menegakkan aturan secara ketat agar masyarakat dan seluruh pihak benar-benar mematuhi seluruh langkah upaya mitigasi ini," imbuhnya lagi.
Terakhir, BMKG di seluruh Provinsi dan Wilayah Rawan Gempa bumi dan Tsunami di Indonesia tetap terus siaga 24 jam dengan memonitor dan menginformasikan kejadian gempa bumi secara real time dan dengan seketika memberikan Peringatan Dini potensi tsunami yang dapat dibangkitkan. Serta terus mendukung dan bersinergi dengan BNPB, Pemerintah Daerah/ BPBD, TNI, Polri, Media, masyarakat dan berbagai pihak terkait untuk lebih siap dalam mengantisipasi bahaya gempabumi dan tsunami.***
