Network
Lingkar Madiun – Kartu prakerja merupakan harapan masyarakat untuk menyiapkan diri sebelum memasuki dunia kerja. Dengan mengasah kemampuan pemerintah juga berharap agar masyarakat dapat bekerja lebih baik.
Banyak elemen masyarakat dan pemerintah yang menyoroti kartu prakerja ini, kali ini Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah mengevaluasi kartu prakerja secara menyeluruh.
Pada Minggu 18 Oktober 2020, Kurniasih menjelaskan dalam keterangan tertulis di Jakarta, "Kasus adanya joki ini bisa menyebabkan pergeseran peruntukan bantuan bagi korban PHK maupun para pencari kerja," ujarnya, dikutip Jurnalgaya dalam artikel “Kartu Prakerja Disusupi Joki, Anggota Dewan Minta Dievaluasi” dan dari Antara.
Baca Juga: TAYANG MALAM INI Search Episode 2 : Krystal f(x) dan Jang Dong Yoon Terjebak di DMZ
Baca Juga: Pilkada 2020 Tetap Dilaksanakan di Masa Pandemi, Calon Kepala Daerah Harus Jadi Contoh Masyarakat
Baca Juga: Ketua MPR Soroti Kampanye Peserta Pilkada, Ada Apa?
Mufida juga menjelaskan bahwa munculnya dugaan joki dalam kartu prakerja dapat merugikan masyarakat penerima kartu prakerja yang alokasi anggarannya dari APBN.
"Para joki ini mendapatkan keuntungan di tengah situasi rakyat yang kesusahan. Harus diusut tuntas termasuk jika ada jaringannya," katanya.
Ia berpendapat sebenarnya secara maksud dan tujuan program kartu prakerja ini baik untuk menolong korban PHK dan para pencari kerja saat masa pandemi.
