Network
LINGKAR MADIUN – Duet antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin sudah berjalan selama satu tahun. Politikus PKS Mulyanto mengevaluasi kinerja satu tahun pemerintahan terutama dalam bidang politik dan partisipasi publik.
Ia melihat pemerintahan Jokowi-Maruf sejak awal, ingin merangkul dan memborong semua partai politik untuk masuk dalam barisan parpol pendukung pemerintah.
Enam partai di DPR yang masuk sebagai penyokong Presiden Jokowi ialah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, Nasdem, PKB, dan PPP. Sementara tiga partai oposisi ialah PKS, Demokrat, dan PAN.
Baca Juga: Laporan Satu Tahun Kepemimpinan Jokowi, Pemindahan Ibu Kota Baru Ditunda?
Baca Juga: Pilkada Serentak 2020 Penting Dilaksanakan, Begini Alasan Puan Maharani
Terlihat komposisi partai di DPR berat sebelah. Padahal, demokrasi mensyaratkan oposisi sebagai penyeimbang kekuasaan sehingga Pemerintah akan dapat dikontrol dan diawasi kinerjanya.
Dikutip dari artikel Satu Tahun Jokowi-Ma’ruf: Tokoh Islam Dibungkam, Subur Politik Dinasti dan Oligarki Politik, terbit di Warta Ekonomi, menurut Mulyanto, oposisi cenderung tak diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan kritikan. Bahkan pendapat dan kritikan oleh pemerintah bisa diartikan sebagai ancaman negara.
"Jika di parlemen hampir semua kekuatan partai politik dirangkul menjadi koalisi Pemerintah, harusnya oposisi di luar parlemen diberi ruang yang cukup untuk menyampaikan pendapat dan kritiknya. Jangan didiskreditkan sebagai ancaman negara," ujarnya.
Baca Juga: Daftar BLT UMKM Rp2,4 Secara Offline, Bukan dari Dekop.go.id
