Tanggapan Lembaga Terkait Soal Usulan Megawati Soekarnoputri Menjadi Pahlawan Demokrasi

- 26 Oktober 2020, 20:00 WIB
Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri /Pikiran Rakyat

LINGKAR MADIUN – Baru-baru ini Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri jadi sorotan publik. Pasalnya Jamiyah Batak Muslim Indonesia (JBMI), mengusulkan mantan Presiden RI ke 4 tersebut, untuk diberi gelar pahlawan demokrasi.

Usulan tersebut disampaikan ketua JBMI, Albiner Sitompul, kepada Kementerian Sosial (Kemensos), Selasa, 20 Oktober 2020  lalu.

Alasannya menurut, JBMI, lantaran Megawati sempat melawan penindasan rezim Soeharto. Albiner menyebut, usulan ini juga dilatar belakangi karena Megawati memiliki peran penting dalam sejarah demokrasi di Indonesia.

Baca Juga: Petualangan Maling Motor 1.825 Unit Dengan Untung Rp3,6 Miliar Berakhir Ditangan Polisi

Baca Juga: Bintang Emon Buka Suara Soal Foto Komodo Hadang Truk, Katanya: Ambil Aja Bos Semuanya!

Terkait usulan tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos, Hartono Laras, belum mau memberikan komentar tentang usulan JBMI. Iya mengatakan, usulan mengenai pemberian gelar pahlawan sebelumnya memang sudah banyak dari pemerintah daerah.

Hanya saja, Hartono tak mengetahui berapa angka pastinya.

Sementara itu, Direktur Kepahlawanan, Keperintisian, Kesetiakawanan, dan Restorasi Sosial (K2RS), Bambang Sugeng mengatakan, terdapat syarat khusus yang harus dipenuhi untuk mendapatkan gelar pahlawan.

Baca Juga: Rahayu Saraswati Diserang Netizen Lewat Foto Hamil, Politikus PSI Tsamara Amany Beri Dukungan

Halaman:

Editor: Rendi Mahendra

Sumber: RRI


Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah