LINGKAR MADIUN - Herman William Daendels menjabat sebagai gubernur jendral di Indonesia pada tahun 1808-1811. Tugas utamanya memperkuat pertahanan Jawa untuk melawan pasukan Inggris.
Deandels memerintah Indonesia dengan sistem kediktatoran dan modernitas yang kebijakannya berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Daendels awalnya melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa.
Ia menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Berikut merupakan kebijakannya dalam bidang politik dan pemerintahan:
Baca Juga: Barcelona Vs Athletic Bilbao: Pertama Kalinya Messi Kartu Merah, Bilbao Angkat Piala Super Spanyol
Baca Juga: Jelang Cagliari vs AC MIlan Serie A, Dua Pemain Rossoneri Positif Covid-19
1. Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-Indonesia dalam kehidupan masyarakat
2. Membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan dengan Bupati sebagai pemimpin daerah sebagai pegawai pemerintah kolonial
3. Membagai wilayah Jawa timur menjadi 5 provinsi bagian yang meliputi Pasuruan, Rembang, Surabaya, Gresik, dan Sumenep
Upaya eksploitasi sosial dan ekonomi dilakukannya untuk membiayai kebutuhan perang Perancis melawan pasukan Inggris, berikut merupakan kebijakannya di bidang sosial dan ekonomi:
1. Mewajibkan pribumi untuk menyerahkan hasil pertaniannya
2. Menjual tanah-tanah kepada pihak swasta
3. Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional
4. Memungut pajak kepada pribumi
5. Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan dalam wilayah pemerintah kolonial
Baca Juga: Inter Milan Vs Juventus Serie A: Lumat Juventus Dua Gol Tanpa Balas, Barella Man of The Match
Baca Juga: Liverpool Vs Manchester United: Gagal Petik Kemenangan di Liga Inggris, Ole Gunnar Mengaku Kecewa
Selain itu, ada kebijakan militer dan pertahanan bidang militer yang ditujukan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, seperti berikut ini:
1. Membangun benteng di sekitar pesisir pulau Jawa
2. Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon
3. Membangun jalan raya Anyer-Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang
4. Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial
5. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang***