Baca Juga: Beredar Undangan Untuk Risma dari Calon Wali Kota Eri Cahyadi, Abdul Malik: Harus Aktif dan Netral
Baca Juga: Diduga Terlibat Kampanye Online, Risma Terancam Dipenjarakan
Dengan ini makka lanjutnya, siswa dan orang tua tentu harus mencari bantuan ke guru les atau bimbel. Bahkan banyak juga jumlah guru sekolah yang merangkap jadi guru les.
"Ini praktik pemborosan anggaran APBD. Tolong benahi sistem persekolahan agar belajar di sekolah bisa tuntas dan tidak perlu menyulitkan siswa dan orang tua murid dibebani mencari bimbel atau guru les," lanjutMukhtasor.
Tidak hanya memberikan kritikan saja Mukhtasor juga menawarkan solusi bagi lembaga bimbel, guru les, dan juga pemkot Surabaya.
Menurut Mukhtasor, Pemkot Surabaya akan lebih baik jika membuat program untuk mengkonversi lembaga bimbel menjadi lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja untuk meningkatkan kualitas SDM Surabaya.
Baca Juga: Duel yang Bersemi Kembali Antara Sugiri dan Ipong Tersaji dalam Debat Perdana Pilkada Ponorogo
Baca Juga: 15 Pegawai Positif Covid-19, PLN Ponorogo Ditutup Sementara
"Harusnya pemkot itu programnya mengefektifkan sekolah agar siswa belajar dengan senang dan tuntas. Kemudian tidak perlu lalu bimbel atau les. Jalan keluarnya, para pelaku bimbel atau les difasilitasi. Mereka diarahkan agar mengkonversi lembaganya menjadi semacam lembaga kreatifitas sosial atau lembaga latihan kerja," ujarnya.
Ia menambahkan jika sebaiknya, dana APBD tidak untuk membuat program les yang makin membuat sistem persekolahan terpuruk tidak efektif.