Network
LINGKAR MADIUN- Menteri luar negeri Iran mendesak Washington untuk bertindak cepat untuk kembali ke perjanjian nuklir 2015, menunjukkan bahwa undang-undang yang disahkan oleh parlemen memaksa pemerintah untuk memperkuat sikap nuklirnya jika sanksi Amerika Serikat tidak dikurangi pada 21 Februari.
Mohammad Javad Zarif juga merujuk pada pemilihan umum di Iran pada bulan Juni. Jika seorang presiden garis keras terpilih, ini bisa semakin membahayakan kesepakatan.
"Waktu hampir habis bagi orang Amerika, baik karena RUU parlemen dan suasana pemilihan yang akan mengikuti Tahun Baru Iran," kata Zarif dalam wawancara dengan surat kabar Hamshahri yang diterbitkan pada hari Sabtu. Tahun baru Iran dimulai pada 21 Maret.
Baca Juga: Cek Fakta: GeNose C19 Dijual Secara Online dengan Harga 75 Juta Rupiah, Simak Penjelasannya Disini
Baca Juga: Ternyata Inilah Tanda Cinta Sejati pada Pasangan, Apakah Kamju Memilikinya?
Parlemen yang didominasi oleh kelompok garis keras mengesahkan undang-undang tersebut pada bulan Desember yang menetapkan batas waktu dua bulan untuk pelonggaran sanksi.
Pemerintahan Presiden Joe Biden sedang menjajaki cara untuk memulihkan kesepakatan nuklir yang ditandatangani Iran dengan kekuatan dunia tetapi ditinggalkan pada 2018 oleh mantan Presiden Donald Trump, yang memulihkan sanksi.
Iran membalas dengan melanggar ketentuan perjanjian dalam tanggapan langkah demi langkah. Bulan lalu, mereka melanjutkan pengayaan uranium hingga 20% tingkat yang dicapai sebelum kesepakatan.
Baca Juga: Apakah Cinta Sejati itu Responsif? Simak Penjelasan Disini
