Lingkar Madiun – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan bahwa Kementerian BUMN memiliki target untuk melaksanakan program vaksin mandiri yang rencananya akan tersedia untuk 75 juta orang.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi (KPCPEN) ini memberitahukan rencana tersebut saat menghadiri seminar daring pada hari Sabtu, 12 Desember 2020.
Menurut Erick, vaksin corona bantuan Pemerintah belum bisa dipastikan meskipun vaksin untuk kategori mandiri sudah ditargetkan.
Baca Juga: Uni Emirat Arab Sebut Vaksin Sinopharm Cina 86 Persen Efektif
Baca Juga: Nenek Usia 90 Tahun Jadi Penerima Suntikan Vaksin Corona Pertama di Inggris
"Untuk kami dari Kementerian BUMN ditargetkan untuk vaksin mandiri sebanyak 75 juta orang. Sedangkan untuk vaksin bantuan pemerintah saya yakin juga angkanya akan sama atau lebih besar namun tentu biar proses tersebut dibicarakan di pihak pemerintah," tutur Erick.
Pemerintah akan membuat program vaksin corona dalam dua kategori, yaitu dan vaksin mandiri dan vaksin bantuan pemerintah.
Namun, keputusan jumlah komposisi vaksin untuk tiap kategori belum ditetapkan Kementerian Kesehatan.
"Kalau tugas Kementerian BUMN sudah jelas yakni vaksin mandiri untuk 75 juta orang," kata Erick.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan bahwa Indonesia saat ini masih menunggu 1,8 juta dosis vaksin pada bulan Januari 2021.
Baca Juga: Menristek Restui Unair Garap Vaksin Merah Putih
Selain itu, 15 juta dosis vaksin akan didatangkan sebagai bahan baku produksi Bio Farma pada bulan yang sama.
Kementerian BUMN akan bekerja sama dengan pihak swasta, seperti rumah sakit swasta dan klinik swasta, untuk mempersiapkan kapasitas vaksinasi sebanyak lebih dari 13 juta vaksinasi tiap bulan.
Dengan jumlah tersebut, Erick memperkirakan target program vaksinasi di seluruh Indonesia akan selesai pada bulan Agustus atau September 2021.
"Jadi InsyaAllah kalau targetnya 75 juta orang untuk vaksinasi mandiri, kira-kira bulan ke-8 atau bulan ke-9 tahun 2021 jika vaksinasi dimulai pada Januari 2021 sudah bisa terlaksana (tercapai)," ucap Erick.
Baca Juga: Vaksin Corona Siap Suntik, Muhadjir Effendy: Gelombang Pertama untuk Kelompok Prioritas
Hanya saja, hal tersebut akan bisa dicapai jika tidak terjadi kesalahan yang menghambat kelancaran program vaksinasi tersebut.
Untuk mengantisipasi terjadinya kekeliruan, pemerintah akan menerapkan sistem satu data dalam proses vaksinasi untuk masyarakat.
“Tapi tentu yang harus dijaga adalah jangan sampai terjadi hal-hal seperti salah suntik, salah kirim dan sebagainya, karena itu program satu data sejak awal dilibatkan. Data BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Dukcapil, Kemenkes dan sebagainya menjadi satu data,” kata Erick.
Upaya penerapan sistem satu data iniANTARA perlu dilakukan agar tidak memicu munculnya pasar ilegal yang bermain dengan harga vaksin corona.***