LINGKAR MADIUN - Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi rupanya akan berpengaruh pada penurunan jumlah peserta pemilih dan memperbesar kemungkinan golput. Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo pada Rabu (23/9).
Karyono menerangkan dari hasil survei IPI menunjukkan bahwa mayoritas responden yakni hampir 80 persen menyatakan, was-was datang ke TPS pemungutan suara Pilkada 2020, pada Desember mendatang.
“Faktor utama mereka enggan ke TPS, karena pemilih merasa takut pandemi Covid-19 sampai saat ini angka penularannya masih tinggi,” ungkapnya.
Baca Juga: Komedian Nunung dan Keluarga Terkonfirmasi Positif Covid19
Baca Juga: 850 Guru Diniyah Terima Beasiswa Pendidikan dari Pemprov Jatim
Selain karena resiko penularan covid tinggi, menurut Karyono, faktor lainnya adalah sudah banyak kelompok masyarakat bahkan para tokoh ternama yang meminta Pilkada Serentak 2020 ditunda.
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari RRI, Karyono pun mencotohkan dua ormas keagamaan seperti PB NU dan Muhammadiyah. “Baru-baru ini kita sudah mendengar pernyataan kedua ormas. Mereka sama-sama memiliki satu harapan agar pemerintah mengutamakan keselamatan masyarakat sehingga penundaan pilkada menjadi suatu keharusan,” imbuhnya.
ShopBaca Juga: Cek Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini, Siap Buat Kamu Kenyang dan Kantong Hemat
Baca Juga: Terima Suap USD 500 Ribu, Pejabat Kejagung-MA Tercatut 'Action Plan' Pinangki
Dengan adanya himbauan penundaan yang banyak dari berbagai kalangan, tentu akan semakin menguatkan keyakinan masyarakat untuk tidak berangkat ke TPS. Yang dalam hal ini juga bisa berpengaruh pada kualitas demokrasi, dan legitimasi para kepala daerah terpilih dalam pilkada karena sedikit sekali populasi pemilih dalam pilkada.
"Lalu, apakah demokrasi berjalan baik atau tidaknya, tingkat partisipasi pemilih menentukan tingkat demokrasi itu," kata dia.
Oleh karena itu, melihat pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang terkesan dipaksakan di tengah pandemi, Karyono mengaku sepakat agar pemerintah mempertimbangkan untuk menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Namun jika tetap digelar, maka sebaiknya hanya berlaku saja pada daerah yang aman.***