LINGKAR MADIUN– Kepala Staf Kepresidenan (KSP) RI Moeldoko mengakui gaya komunikasi politik pemerintah dalam menghadapi isu UU Cipta Kerja Omnibus Law buruk.
Berdasarkan hal itu kata dia, pemerintah akan terus berusaha memperbaiki gaya komunikasi publik untuk menghadapi isu selanjutnya.
"Bahwa komunikasi publik kita sungguh sangat jelek. Untuk itu ini sebuah masukan dari luar. Kita segera berbenah diri untuk menyampaikan dengan baik," kata Moeldoko dalam rekaman yang disebarkan oleh KSP di Jakarta, Rabu (21/10/2020), melalui penelusuran Tim Lingkar Madiun dari RRI.
Baca Juga: Begini Kronologi Pengeroyokan Polisi Saat Aksi Penolakan UU Cipta Kerja
Baca Juga: Lirik Lagu Yaa Lal Wathon - Ciptaan KH Wahab Chasbullah
Selanjutnya Moeldoko menyatakan bahwa kini pemerintah dihadapkan dengan kecepatan informasi.
Kemudian informasi itu juga banyak tersebar di media sosial yang di luar kendali pemerintah.
"Komunikasi, kita sungguh-sungguh memahami, khususnya kami yang ada di kantor kepala staf kepresidenan, bahwa kita memasuki sebuah situasi dimana media sosial berkumpul luar biasa," terang Moeldoko.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Indonesia, Mulai Mengalami Perkembangan Kualitas Kesehatan yang Baik
Baca Juga: 3 Pesona Ikan Koi Ini, Bikin Kamu Ingin Memeliharanya Dirumah
Namun diakui Moeldoko, bahwa kecepatan informasi itu harusnya bukan alasan bagi pemerintah.
Ia menyatakan pemerintah siap membuka diri dan menerima setiap masukan dari masyarakat.
"Tapi itu bukan alasan bagi kami tidak berkomunikasi dengan baik. Kami selalu membenahi diri khusus dalam konteks Omnibus Law Cipta Kerja. Saya menerima masukan dari semua pihak," imbuhnya. ***