Network
Menurut Puan, pada prosedurnya Komjen Listyo akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III.Setelah itu barulah dibawa ke rapat paripurna untuk keputusan disetujui atau tidaknya oleh dewan.
“Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI,”tuturnya.
Baca Juga: Turut Divaksin Perdana, Ketua PB IDI : Vaksin Covid-19 Penting Bagi Imun Tenaga Kesehatan
Puan menuturkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam uji kelayakan kapolri. Persyaratan itu meliputi syarat administratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia 1945, NKRI, dan Bineka Tunggal Ika.
