Network
Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa lockdown skala mikro ini tidak terlalu berpotensi merusak kondisi perekonomian di Indonesia dan tidak mengganggu kegiatan perekonomian masyarakat umum.
“Karena yang kita lockdown' dalam skala-skala kelurahan, RW, RT. Oleh sebab itu wali kota, wakil wali kota harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran COVID-19 secara detail,” ujar Presiden Jokowi.
Baca Juga: MUI: Vaksin Sinovac Terbuat dari Materi Halal dan Suci
Baca Juga: PPKM Mikro 9-22 Februari, Mendagri Sahkan Kebijakan Posko COVID-19 untuk RT/ RW
Baca Juga: Pembatasan Pergerakan Khusus Jawa-Bali Resmi Dilakukan pada 11-25 Januari 2021
Presiden Jokowi mengimbau agar jajaran Pemerintah Daerah benar-benar memahami pemetaan zona penularan virus corona hingga tingkat kelurahan, RW, dan RT.
“Nggak bisa lagi satu kota langsung di-lockdown,” ucap Presiden Jokowi.
Baca Juga: PPKM Mikro 9-22 Februari, Mendagri Sahkan Kebijakan Posko COVID-19 untuk RT/ RW
Baca Juga: Pembatasan Pergerakan Khusus Jawa-Bali Resmi Dilakukan pada 11-25 Januari 2021
Presiden Jokowi melanjutkan bahwa Indonesia perlu belajar dari pengalaman sejumlah negara yang memutuskan untuk melakukan lockdown secara menyeluruh.
