Network
LINGKAR MADIUN – Belum lama ini Presiden Jokowi mencabut izin tambang atau batubara sebanyak 2.078 perusahaan.
Tetapi menurut penilaian banyak masyarakat, keputusan tersebut salah dan menjadikan imbas luar biasa kepada mereka.
Seperti halnya menurut Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu keputusan Presiden Jokowi salah sasaran.
“Jadi ada yang menarik. Pada saat itu bapak Presiden menyatakan untuk menghentikan ekspor dan mencabut izin usaha tambang batubara. Ini kebijakan kaki yang gatal, kepala yang digaruk,” kata Said Didu.
Baca Juga: Jadwal Acara SCTV Hari Ini, Rabu, 12 Januari 2022: Ada 5 Tayangan FTV Sinetron Love Story The Series
Presiden Jokowi belum memikirkan kejadian yang mungkin terjadi kepada masyarakat akibat kebijakan pemerintah tadi. Sebab, imbas buruk pasti ada bagi para pekerja dari perusahaan dan tentu pemilik saham.
Dari analisis Sekretaris Kementerian BUMN seharusnya pemerintah tidak perlu menghentikan semua ekspor batubara.
Jika diketahui ada salah pada pihak pelaksana, mungkin jalan terbaik yaitu memberikan hukuman kepada pelanggar aturan DMO saja.
Sebab, di dalam perusahaan seharusnya Presiden Jokowi juga memperhatikan anggota maupun pekerja lain.
Baca Juga: Karir Cemerlang! Jadi Pemeran Utama Film ‘Bukan Cinderela’, Fuji: Aku Masih Belajar Sih
“Kalau mau konsisten dan mau menegakkan aturan, sebenarnya Dirjen Minerba ESDM bisa mengetahui hari ini juga siapa yang melanggar dan memberikan denda dua kali lipat dari DMO yang seharusnya. Jadi tidak perlu menghentikan ekspor batu bara,” ujar Said Didu.
Disamping banyak sebagian masyarakat menjunjung dna mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi diatas.
Semakin ditelusuri ternyata hal tersebut bisa menyebabkan orang tidak bersalah terkena imbas akibat kesalah pimpinannya.
Dari situ masyarakat kecil haruslah menanggung akibat dan menyebabkan orang tidak bersalah terbawa oleh kasus tersebut.
Baca Juga: Inilah 6 Tips Tidur Nyenyak dan Nyaman Setelah Beraktivitas Seharian, Simak Selengkapnya
Perlu diketahui keputusan ini diambil oleh Presiden Jokowi saat dirinya menggunakan siaran pers di istana negara Bogor.
Bersama jajaran petinggi yang ada, Presiden Jokowi memutuskan mencabut beberapa izin perusahaan tambang.
Awal cerita Presiden Jokowi mengetahui kejadian tidak layak dikerjakan pimpinan perusahaan dan membuatnya rugi besar.
Sehingga, atas rasa keprihatinan Jokowi, Bapak Presiden ini mengambil keputusan diatas.
”Kebijakan tersebut membuat orang yang melanggar tidak dikenai sanksi, akhirnya orang yang patuh justru yang rugi. Sudah patuh DMO, tidak boleh ekspor juga. Mungkin yang melanggar adalah bagian dari penguasa atau penguasa itu sendiri, sehingga dia tidak mau didenda, akhirnya menghukum orang lain yang tidak bersalah,” ucap Sekretaris Kementerian BUMN.***
