Network
Persoalan pendataan jumlah tenaga honorer khususnya di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus jelas serta ketersediaan dana dari Kementerian Keuangan perlu diperhitungkan.
"Persoalan ini adalah persoalan koordinasi karena Kemenpan RB merupakan leading sektornya. Koordinasi antar lembaga negara ini harus lebih intensif sehingga persoalan data bisa diselesaikan, sehingga rekrutmen tenaga non PNS menjadi PNS atau PPPK akan menjadi jelas," paparnya.
Baca Juga: WHO Himbau Negara Hentikan Lockdown Karena Dinilai Memperburuk Keadaan
"Saya kira ini juga penting untuk menjadi salah satu platform kerja bersama lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer," pungkasnya.***(Fauzan Evan/Mantra Sukabumi)
