Network
LINGKAR MADIUN– Tahun 2020 menjadi tahun politik menjelang pilkada. Kasus korupsi pun menjadi sorotan karena di khawatirkan paslon yang terpilih tidak amanah dan merugikan rakyat.
Firli Bahuri, selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai, korupsi harus disikapi dengan serius.
Jika menilik kebelakang, pada tahun politik yang lalu yakni 2015, 2017, dan 2018, banyak kasus tindak pidana korupsi terungkap.
Baca Juga: Terdapat Penyusup Saat Demostrasi, BEM SI: Mari Kita Rapatkan Barisan
"Kasus korupsi itu terjadi, terbanyak terungkap oleh KPK di saat tahun politik, 2015, 2017, dan 2018," kata Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020 yang disiarkan melalui Youtube KPK, Selasa 20 Oktober 2020.
Dilansir dari SEPUTAR TANGSEL dalam artikel "Agar Tak Korupsi Setelah Terpilih, Ketua KPK Sarankan Paslon Pilkada Punya Rp65 Miliar" Firli menyebutkan, pada Pilkada 2018 saja KPK telah menangkap 30 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi, dengan 122 tersangka.
"Bahkan 2018 itu tertinggi kasus korupsi yang tertangkap saya harus katakan itu, kasus korupsi tertinggi yang tertangkap karena bisa saja banyak belum tertangkap. Setidaknya 30 kali tertangkap kepala daerah," ungkap Firli.
Baca Juga: Awas Hangus, Segera Cairkan BLT UMKM Rp2,4 Juta di eform.bri.co.id
Firli juga menjelaskan soal pelaksanaan pilkada, ia pun mengungkapkan masalah pendanaan pilkada, yakni adanya kesenjangan (gap) antara biaya pilkada dengan kemampuan harta pasangan calon kepala daerah.
