Network
LINGKAR MADIUN - Presiden Joko Widodo kembali mengungkapkan rasa kecewanya. Hal ini lantaran para menterinya dinilai lamban untuk menangani empat sektor strategis dalam rencana pemerintahannya. Baru-baru ini Presiden menegur Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, dan Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia karena serapan investasi kuartal 2 hanya tumbuh dibawah 5%.
Terkait penanganan Covid-19 Joko Widodo memberikan teguran kepada menteri kesehatan karena belum mampu menangani dengan cepat terkait masih banyaknya kasus di beberapa daerah yang membuat progress yang tidak dapat bekerja secara cepat.
Dikutip Tim Lingkar Madiun dari RRI, Joko Widodo menilai, nihilnya progres signifikan dari kinerja para menteri ini terlihat dari lambatnya penyerapan belanja anggaran penanganan Covid-19. Lebih lanjut, Presiden menyoroti anggaran yang diserap hanya 1,53 persen dari anggaran yang sudah disiapkan Rp75 triliun.
Baca Juga: 10 Tempat Wisata Terkenal di Blitar yang Lagi Hits di Tahun 2020
Belum selesai, Presiden kembali menegur menteri yang memberikan statetmen sistem bekerja di rumah nampak seperti cuti. Dengan berbagai kecewaan yang dialami, Presiden kembali membahas reshuffle bagi menteri yang tidak bisa menjalankan progress yang diperintahnya. Dengan hal itu presiden juga akan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai lamban kerjanya.
Di sisi lain, di luar masalah penanganan covid-19, Presiden Joko Widodo juga membahas beberapa Program Perhutanan Sosial yang sedang dijalankan pemerintah. Namun sekali lagi tidak sesuai target, sebab selama 6 tahun berjalan masih saja ada progress yang belum terlaksanakan.
Baca Juga: Inovasi Digital PT Pupuk Indonesia , Tingkatkan Performa Produksi Pabrik
"Dari target 12.7 juta ha, untuk capaian Perhutanan Sosial sampai tahun 2024, sampai September tahun ini tercapai 4.2 juta ha. Artinya kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk kita selesaikan di 4 tahun mendatang, masih 8 juta ha lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif cukup besar dalam 5 tahun pertama kemarin, tapi mash ada sisa 8 juta ha yang perlu kita selesaikan," jelas Presiden Jokowi.
