Network
LINGKAR MADIUN – Enam tahun sudah pemerintah meluncurkan program perhutanan sosial dalam rangka pemberdayaan ekonomi msyarakat.Sebanyak 4,2 juta hektar dari target 12,7 juta hektar perhutanan sosial telah diserahkan pada masyarakat untuk dikelola.
Dilansir dari laman resmi Kominfo, perhutanan sosial adalah sistem pengelolan hutan lestari yang dilaksnakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan, dan dinamika sosial budaya.
Pada hari Selasa, 03 November 2020, dalam rapat terbatas yang digelar secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor yang membahas topik perhutanan tersebut, Presiden Joko Widodo meminta agar jajarannya bisa menyelesaikan target kehutanan sosial tersebut.
Baca Juga: Simak! 7 Makanan Sehari-hari yang Bisa Membuat Kulit Anda Sehat
“Kita masih memiliki sisa yang cukup banyak untuk bisa kita selesaikan di empat tahun mendatang, yaitu kurang lebih masih 8 juta (hektare) lebih. Artinya memang ada sebuah peningkatan akumulatif yang cukup besar dalam lima tahun pertama kemarin, tetapi masih ada sisa juga yang 8 juta hektare lebih tadi yang perlu kita selesaikan,” ujar Jokowi.
Dalam rapat ini Jokowi juga mengingatkan bahwa perhutanan sosial bukan hanya sebatas pemberian izin atau mengeluarka Surat Keputusan (SK) kepada masyarakat.
Baca Juga: Lakukan 8 Tips Ini Agar Tanaman Keladi Menor, Cerah, Subur dan Tidak Dorman
Dibalik itu terdapat hal yang lebih penting yaitu terlaksananya pendampingan pada program-program lanjutan sehingga masyarakat di sekitar hutan memiliki kemampuan dalam mengelola SK yan telah diberikan.
“Yaitu untuk masuk ke dalam aspek bisnis perhutanan sosial yang tidak hanya agroforestri, tetapi juga bisa masuk ke bisnis ekowisata, bisnis agrosilvopastoral, bisnis bioenergy, bisnis hasil hutan bukan kayu, ini banyak sekali, bisnis industri kayu rakyat. Semuanya sebetulnya menghasilkan, bisa menyejahterakan, tetapi sekali lagi pendampingan ini sangat diperlukan,” jelas Jokowi.
