Network
LINGKAR MADIUN - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) secara resmi telah memberikan kewenangan kepada pihak Pemerintah Daerah terkait perizinan dimulainya kembali sekolah tatap muka.
Menyikapi kabar tersebut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI turut angkat bicara. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyampaikan sejumlah catatan atas pembelajaran tatap muka (PTM). Sedikitnya ada lima poin yang perlu diperhatikan.
“Pertama, daerahnya harus siap. Kedua, kesiapan pihak sekolah. Ketiga, kesiapan guru. Keempat, kesiapan orang tua. Dan kelima, kesiapan siswa. Selain itu juga kesiapan dukungan dana, baik dari pemda maupun orang tua siswa,” terang Retno saat melakukan supervisi di Kota Madiun tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di sekolah tingkat SMP pada 19 November 2020.
Baca Juga: Inilah 3 Dampak Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Pada Anak, Salah Satunya Dampak Psikososial
Menurut Retno, jika dilihat kondisi saat ini, secara umum memang sudah banyak sekolah yang bersiap untuk pembelajaran tatap muka. Akan tetapi belum bisa dibilang sangat siap. Sebab tetap perlu dilakukan pengecekan status kesehatan khususnya bagi para guru dan karyawan pihak sekolah melalui tes swab sebelum sekolah dibuka kembali.
Tes swab tersebut bukanlah tanpa alasan melainkan untuk memastikan sekolah tatap muka bisa berjalan dengan aman tanpa perlu khawatir klaster baru penyebaran covid.
Selain itu, penerapan jaga jarak di dalam kelas harus betul-betul dipraktekkan.
“Di dalam ruang kelas ataupun ruang guru, hendaknya ada pembatas plastik antara guru dengan siswa. Lalu untuk tempat ibadah di sekolah juga perlu diberi tanda silang sebagai pengaturan jarak,”tuturnya.
Baca Juga: CPNS 2021 Bisa Diakses Melalui SSCN.BKN.GO.ID Berikut Ini Syarat dan Dokumen yang Wajib Dipersiapkan
