Network
LINGKAR MADIUN - Upaya pencegahan korupsi merupakan salah satu langkah kongkrit yang terus diupayakan oleh pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali.
Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya memperkuat sistem pencegahan korupsi tidak hanya melalui regulasi, tetapi juga dengan penerapan sistem digital pada bidang pelayanan pengadaan barang dan jasa, perizinan, dan pendapatan.
"Dari hasil penelitian, korupsi paling rentan terjadi pada bidang ini (pengadaan barang dan jasa, -red). Mengantisipasi hal tersebut, kami telah terapkan sistem 'online' atau daring," kata Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam keterangan persnya di Denpasar, Rabu (09/12/2020) dilansir dari Antara.
Baca Juga: Tak Disangka, 9 Makanan Miliki Kalsium Lebih Banyak dari Segelas Susu
Baca Juga: Sempat Tertunda Karena Demba Ba Protes, Laga PSG vs Basaksehir Berlanjut Kamis Dini Hari Ini
Menurutnya pencegahan merupakan langkah yang paling penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia menyebut, bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mempunyai instrumen untuk memonitoring daerah yaitu melalui sistem Monitoring Centre for Prevention (MCP).
Ada tujuh area yang dimonitor KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di daerah yaitu perencanaan penganggaran, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ), manajemen ASN, perizinan satu atap, manajemen aset dan pendapatan asli daerah.
Sejauh ini, pemprov setempat sudah menerapkan sistem daring pada beberapa area yang rawan korupsi, satu di antaranya pada pengadaan barang dan jasa.
Baca Juga: Sempat Tertunda Karena Demba Ba Protes, Laga PSG vs Basaksehir Berlanjut Kamis Dini Hari Ini
Baca Juga: Mudah! Ternyata Ini Amalan Serta Doa Penangkal Santet Dan Pelet
