Network
Untuk itu pihaknya tidak hanya menugaskan BMKG ataupun BPBD dalam siaga kebencanaan La Nina ini, tetapi juga instansi lainnya seperti Dinsos, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, hingga Bappeda, supaya memetakan segala kemungkinan dampak yang akan ditimbulkan bencana tersebut terhadap sektor sosial, ekonomi dan kehidupan masyarakat.
Sebab menurut Khofifah, dampak dari La Nina ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh,melainkan sesuatu yang sangat kompleks karena apabila terjadi sebuah bencana maka tidak menutup kemungkinan menambah kemiskinan baru,seperti kerusakan rumah dan lain-lain.
Baca Juga: Tanggapi Penolakan Omnibus Law, Menkominfo: UU Cipta Kerja Justru Dorong Transformasi Ekonomi
“Kalau kita bisa mendetailkan koordinasi secara operasional, akan bagus dalam melangkah menangani kesiapsiagaan bencana. Kami tidak ingin terlambat merespon adanya fenomena La Nina," terangnya.
Khofifah juga menyampaikan penanganan bencana harus dilakukan secara detail dan terukur,terlebih di saat pandemi seperti ini, khususnya dalam memperhitungkan tempat evakuasi yang diharapkan bisa dilakukan dimana saja dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
"Kita harus membreakdown, jikalau nanti ada evakuasi. Pandemi covid belum berakhir. Kita sama sama melakukan antisipasi lebih terukur melalui pola mitigasi mulai dari hulu hingga hilir seperti apa,Inilah yang membedakan antara antisipasi resiko bencana alam saat ada dan tidak ada pandemi Covid-19,”jelasnya.***
