Network
"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi (pelanggaran Prokes). Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," ujar Emil.
Emil juga menegaskan, undangan Bareskrim Polri bukan untuk melakukan pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Megamendung, Bogor, yang diduga melanggar protokol kesehatan.
"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," ungkap Emil.
Baca Juga: 10 Tanda Alam Bahwa Kalian Ditakdirkan Untuk Bersama, Simak Ulasannya Berikut
Baca Juga: Pilkada di Tengah Pandemi, KPU Digugat ke PTUN
Sistem pemerintahan Jabar tidak sama dengan DKI Jakarta, begitu menurut Emil. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati atau wali kota, sedangkan hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.
"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati atau wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota, dengan gubernur itu sifatnya koordinatif," imbuh Emil.
Selain Emil, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri. *** (Mohammad Syahrial/Desita Putri Kumalasari)
